KPK Tetapkan Sekda Jabar dan Mantan Presdir Lippo Cikarang Tersangka Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta 5/5 (3)

Jakarta, Djapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa menjadi tersangka kasus dugaan korupsi suap perizinan proyek Meikarta. Selain Iwa, KPK juga mentetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto sebagai tersangka.

Iwa diduga menerima Rp 900 juta dari Neneng Rahmi Nurlaili yang saat itu menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. KPK menduga uang itu berasal dari PT Lippo Cikarang terkait pengurusan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. RDTR itu diduga untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.

“Agar RDTR diproses, Neneng Rahmi harus bertemu dengan tersangka IWK (Iwa Karniwa) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Neneng melalui perantara menyerahkan uang kepada tersangka IWK dengan total Rp 900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (29/7/2019).

 “Tersangka IWK (Iwa Karniwa) diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ucap Saut.

Sementara itu Bartholomeus Toto ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyetujui pemberian suap berkaitan dengan proyek pembangunan Meikarta.

“Tersangka BTO (Bartholomeus Toto) melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Saut.

Saut menyebut pada awal pengurusan izin Meikarta diperlukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Bupati Bekasi yang saat itu dijabat Neneng Hassanah Yasin. Bartholomeus diduga KPK menyanggupi pemberian suap sebesar Rp 10,5 miliar.

“Tersangka BTO diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp 10,5 miliar,” ungkap Saut.

Untuk diketahui, KPK tengah melakukan pengembangan kasus perizina proyek Meikarta setelah mempelajari putusan eks Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang divonis 6 tahun penjara pada 29 Mei 2019, dan putusan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro yang divonis 3,5 tahun penjara pada 5 Maret 2019 lalu.

Pengembangan tersebut, mengisyaratkan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini. Sebab dalam fakta persidangan dan vonis majelis hakim, terdapat beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini baik perorangan ataupun korporasi.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ist

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *