Tidak Terima Gaji dan Diputus Kerja Sepihak, Karyawan PT Astra Daido Steel Indonesia Lapor ke Disnaker

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – PT Astra Daido Steel Indonesia diduga melakukan pelanggaran terhadap salah seorang karyawannya. Soalnya, perusahaan yang bergerak dibidang automotif itu memutus kerja secara sepihak salah satu karyawannya, Christhoper Marsudi. Kasus itu pun dilaporkan ke Dinas Tenaga Kera (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Rabu (21/8/2019).

“Dari laporan ini kami berharap sekaligus meminta Bupati Bekasi, melalui Dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti ini. Bila ditemukan ada dugaan pelanggaran agar melakukan petugas atau pencabutan izin usaha,” kata Marsudi melalui kuasa hukumnya, Ari Indra David, Rabu di kantor Dinaker, komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Rabu (21/8/2019).

Diungkapkan David, Marsudi pertama kali diangkar menjadi karyawan tetap pada  September 2002 atau sekitar 17 tahun lalu. Ketika itu, hak dan kewajibannya diberikan sesuai Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian per 1 Maret 2019 lalu, dirinya diangkat menjadi Deputy Head Sales are Corporate dengan perincian gaji yang didapatkan sebesar Rp 11.225.000. Namun, kata David, faktanya gaji tersebut tidak pernah didapat hingga kini. Pada 21 Maret 2019, Marsudi yang semula bertugas di Semarang kemudian diminta memulai tugas di kantor pusat di kawasan Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi.

“Klien kami tidak keberatan dengan penugasan tersebut dengan catatan hak dan kewajibannya diberikan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam kepindahan tersebut, Marsudi mengajukan tambahan biaya pindahan dari Semarang menuju Cikarang. Soalnya, sejak bekerja di Semarang dirinya telah memiliki keluarga. Pemindahan ini pun diajukan melalui bipartit atau perundingan antara karyawan dan perusahaan.

Namun, alih-alih permohonan bipartit diproses, Marsudi malah mendapatkan surat peringatan pertama karena dianggap mangkir bekerja. “Sembari menunggu bipartit diproses, klien kami menunggu sambil terus bekerja di kantor Semarang. Ini dibuktikan dengan absensi yang terekam di data kantor,” katanya.

Kemudian pada 13 Jui 2019 lalu, pertemuan akhirnya dilakukan antara karyawan dengan perusahaan. Namun, bukannya membahas persoalan hak dan kewajiban yang diterima karyawan, perusahaan justru menerbitkan surat peringatan kedua.

Puncaknya pada pertemuan berikutnya, perusahaan lantar menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. “Ini kami anggap dilakukan secara sepihak karena tidak dilakukan tahapan pertemua bipartit. Upaya kami untuk memerjuangkan hak pun justru dibalas dengan pemutusan hubungan kerja,” kata dia.

Berdasarka UU 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa perselisihan wajib diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah dan mufakat.

“Maka kami prihatin dan menilai ada dugaan diskriminasi terhadap karyawan. Mutasi yang dilakukan pun tiak berdasarkan asa terbuka dan obyektif,” ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja akhirnya melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Mediasi tersebut menjadi yang kedua kali, namun tidak ada kesepakatan dari hasil mediasi tersebut.

Mediator Dinas Tenaga Kerja, Ernawati menyebut, kedua pihak masih teguh pada pendapatnya masing-masing.

“Karena tidak ada kesepakatan, maka langkah selanjutnya kami akan terbitkan rekomendasi. Sesuai aturan, kami menerbitkan rekomendasi dalam waktu satu bulan ke depan,” ucap dia.

Dihubungi terpisah, perwakilan PT Astra Daido Steel Indonesia, Yosua Adasi membenarkan adanya mediasi tersebut. Hanya saja, dia enggan menjelaskan lebih lanjut langkah yang akan dilakukan perusahaan.

“Semuanya kami serahkan ke kuasa hukum untuk langkah selanjutnya. Kami belum dapat memberikan informasi lebih jauh,” kata Yosua yang turut hadir dalam mediasi tersebut.

RZ- Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *