Serapan Anggaran Baru 35,27 Persen, Bupati Bekasi Tak Mampu Serap Anggaran? 5/5 (1)

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Memasuki triwulan terakhir atau ke empat , realisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019 masih rendah dan jauh dari target. Hingga 12 September serapan anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung baru mencapai 35,27 persen. Padahal target serapan anggaran untuk triwulan ke tiga atau akhir September sebesar 73,04 persen.

“Realisasi keuangan belanja langsung baru mencapai 20,64 persen dari yang ditargetkan 67,83 persen. Sedangkan untuk belanja tidak langsung 52,56 persen dari target 79,19 persen,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyerapan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan kepada djapos.com, Jumat (13/9/2019).

Ia menjelaskan serapan belanja langsung merupakan realisasi keuangan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah seperti, pekerjaan fisik pembangunan gedung, jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa dan belanja modal.

“Kalau realisasi belanja tidak langsung tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti gaji pegawai, hibah, bantuan sosial dan lain sebagainya,” ucap dia.

Untuk diketahui, APBD Kabupaten Bekasi tahun 2019 sebesar Rp 6,4 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.946.702.750.854 dan belanja langsung sebesar Rp 3.482.372.478.615.

Pada September atau triwulan ketiga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menargetkan serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 4.695.838.736.404 atau 73,04 persen. Namun demikian, serapan anggaran mengalami deviasi capaian sebesar Rp 2.428.209.520.273 atau 33,77 persen.

“Dari hasil evaluasi yang kami lakukan salah satu kendalanya (penyerapan anggaran) karena banyaknya kekosongan jabatan di beberapa dinas,” kata Widi.

Berikut 20 Perangkat Darah Pemkab Bekasi dengan serapan anggaran terendah (data hingga 12 September 2019):

  1. Dinas Pendidikan, realisasi keuangan 4,43 persen dan realisasi fisik 38,34 persen
  2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi keuangan 6,97 persen, fisik 10,93
  3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, realisasi keuangan 11,10 persen, fisik 15,86 persen
  4. Bagian Administrasi Kerjasama, realisasi keuagan 11,97 persen, fisik 39,43 persen
  5. Bagian Hukum, realisasi keuangan 12,62 persen, fisik 18,11 persen
  6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, realisasi keuangan 13,16 persen, fisik 12,65 persen
  7. Badan Pendapatan Daerah, realisasi keuangan 17,07 persen, fisik 18,80 persen
  8. Bagian Administrasi Perekonomian, realisasi keuangan 18,61 persen, fisik 26,71 persen
  9. Dinas Tenaga Kerja, realisasi keuangan 22,98 persen, fisik 25,22 persen
  10. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, realisasi keuangan 23,43 persen, fisik 28,67 persen
  11. Dinas Lingkungan Hidup, realisasi keuangan 23,51 persen, fisik 14,88 persen
  12. Sekretariat KORPRI, realisasi keuangan 22,98 persen, fisik 13,69 persen
  13. DPMPTSP, realisasi keuangan 24,81 persen, fisik 33,06 persen
  14. Bagian Perlengkapan, realisasi keuangan 26,41 persen, fisik 25,58 persen
  15. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, realisasi keuangan 26,53 persen, fisik 31,53 persen
  16. Dinas Pertanian, realisasi keuangan 27,42, fisik 22,94 persen
  17. Bappeda. realisasi keuangan 28,08, fisik 29,11 persen
  18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, realisasi keuangan 32,49 persen, fisik 26,92 persen
  19. Dinas Kesehatan, realisasi keuangan 30,28 persen, fisik 21,49 persen
  20. Dinas Ketahanan Pangan, realisasi keuangan 31,12 persen, fisik 31,14 persen

Rz- Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ilustrasi/ist

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *