Dua Tahun RPJMD Masih Jauh dari Harapan, Janji Politik Bupati Bekasi Potensi Tak Tercapai 5/5 (2)

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Memasuki tahun kedua program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 masih jauh dari harapan dan berpotensi tidak tercapai.

Diketahui, RPJMD Pemkab Bekasi disahkan pada November 2017 lalu. RPJMD tersebut merupakan janji politik kepemimpinan Bupati Bekasi saat itu Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Eka Supria Atmaja. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Neneng Hasanah Yasin tersandung kasus suap proyek Meikarta dan selanjutnya Eka ditetapkan menjadi Bupati hingga saat ini menggantikan Neneng Hasanah Yasin.

Dalam RPJMD 2017-2022 Pemkab Bekasi akan menekan angka pengangguran selain itu pembangunan infrastruktur dan pendidikan menjadi prioritas. Namun demikian, hingga saat ini fasilitas pendidikan dinilai kurang maksimal dan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi masih tinggi.

Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengakui penekanan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi masih jauh dari harapan. Namun demikian, ia mengatakan Pemkab Bekasi akan terus menekan angka pengangguran salah satunya dengan mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 9 tahun 2019 tentang kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Bekasi.

Edi menuturkan, dari hasil sosialisasi Perbup 9/2019 yang dilakukan Pemkab Bekasi, baru terdapat tujuh perusahaan yang membuka kesempatan kerja. Ia mengakui penerimaan kerja bagi warga Kabupaten Bekasi di tujuh perusahaan itu masih belum banyak.

”Memang masih rendah untuk penerimaan tenaga kerja, namun kami terus berjuang. Bagaimana menyambangi kembali para pengusaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang terdata secara administrasi warga Kabupaten Bekasi,” katanya kepada wartawan Jumat (13/9/2019)

Dikatakan Edi, ribuan perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi kemungkinan masih melakukan penyesuaian dalam membuka kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Bekasi. Hal itu kata dia, lantaran Perbup 9/2019 yang baru disosialisasikan.

”Mungkin ini masih dalam penyesuaian untuk penerimaan kerja, sebabkan Perbup belum lama disosialisasikan, sehingga belum  banyak perusahaan melakukan penyesuaian dan melihat kebutuhan tenaga kerja,” ujarnya.

Serapan Anggaran Rendah

Pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang menjadi prioritas dalam janji politik Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja juga terancam tidak tercapai. Soalnya hingga menjelang triwulan ke empat atau terakhir, serapan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019 masih jauh dari rencana atau target.

Hingga 12 September, serapan anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung baru mencapai 35,27 persen. Padahal target serapan anggaran untuk triwulan ketiga atau akhir September sebesar 73,04 persen. Padahal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menargetkan serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada bulan September sebesar Rp 4.695.838.736.404 atau 73,04 persen. Namun demikian, serapan anggaran mengalami deviasi capaian sebesar Rp 2.428.209.520.273 atau 33,77 persen.

Untuk diketahui, APBD Kabupaten Bekasi tahun 2019 sebesar Rp 6,4 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.946.702.750.854 dan belanja langsung sebesar Rp 3.482.372.478.615.

Serapan anggaran yang harus menjadi perhatian adalah target belanja langsung yang baru terealisasi sebesar 20,64 persen dari target 67,83 persen. Diketahui, belanja langsung merupakan realisasi keuangan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah seperti, pekerjaan fisik pembangunan gedung, sekolah, jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa dan belanja modal.

Kepala Bidang Progrom Badan Perncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Agus Budiono mengatakan untuk saat ini capaian RPJMD yang sudah memasuki tahun kedua belum dapat dijadikan tolak ukur. Menurut dia, capaian dapat dilihat nanti pada akhir tahun.

”Untuk Bappeda ini tidak ada kewenangan untuk mengukur capaian kinerja, melainkan hanya melakukan evaluasi demi memaksimalkan kinerja pada tahun berikutnya yang disesuiakan pada RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang disingkronisasikan dengan RPJMD,” kata Agus kepada wartawan Jumat (13/9/2019).

Ia menjelaskan, untuk prioritas pada tahun 2019 yang mengacu pada RPJMD adalah bagaimana mengatasi masalah kekeringan, penekanan tingginya angka pengangguran, infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan pelayanan kesehatan.

Dari aspek tersebut, Agus tidak dapat memberikan penjelasan terkait program program yang sudah terealisasi memasuki bulan September. ”Saya tidak dapat mengomentari, karena hal tersebut menjadi kewenangan dinas tekhnis,” ujarnya.

Bupati Bekasi, Aka Supria Atmaja pernah berjanji akan mengintruksikan seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Saat itu ia mengaku telah mengintruksikan semua perangkat daerah untuk bergerak cepat dalam penyerapan anggaran.

“Kita upayakan penyerapan anggaran dipercepat. Ini juga akan kita evaluasi terus, akan kita ikuti terus. Intinya kita ingin penyerapan anggaran supaya maksimal. Tadi sudah saya utarakan unsur pengawasan akan kita tingkatkan. Kita juga ingin anggaran bisa digunakan sebaik-baiknya, bisa segera dilaksanakan. Saya sudah instruksikan supaya segera bergerak, karena kita sudah ditunggu masyarakat apa yang menjadi kerja kita. Pastinya kita akan evaluasi terus,” kata Eka kepada djapos.com usai menggelar rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di ruang rapat Bupati, (24/6/2019) lalu.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Ist

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *