Peringatan Hantaru Tahun 2019, Bupati Bekasi Optimis Kementerian ATR/BPN Jadi Pelopor Perubahan

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja berharap peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tahun 2019 dapat dijadikan pengingat dan penyemangat dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang secara modern, serta menjamin kepastian hukum. Hal itu dikatakan Eka saat memimpin upacara Hantaru di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Cikarang Selatan, Selasa (24/9/2019) pagi.

“Dengan seluruh inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan, Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 menjadi institusi pelayanan berstandar dunia akan terwujud dengan target seluruh bidang tanah terdaftar dan digitalisasi seluruh arsip dan warkah selesai. Sehingga kami optimis Kementerian ATR/BPN akan menjadi pelopor perubahan,” kata Eka.

Eka juga mengucapkan terimakasih atas kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN, baik pusat maupun daerah sehingga dapat mencapai target Program Strategis Nasional, terutama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Diketahui, PTSL adalah program pemerintah secara nasional, dimana semua tanah milik masyarakat disertifikatkan secara massif pada tahun 2025. Pada tahun 2019 BPN Kabupaten Bekasi telah menerbitkan 40.000 sertifikat. Sedangkan untuk tahun 2020 BPN Kabupaten Bekasi 52.000 sertipikat.

 “Disamping itu reforma agraria, percepatan tata ruang, pengadaan tanah, pengendalian ruang dan penanganan sengketa pertanahan juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan,” ucap Eka.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Bekasi Nurhadi mengatakan, sertifikasi aset negara merupakan program prioritas selain pemberian sertifikat bagi tanah milik warga PTSL.

“Ini begitu penting, karena kenapa warga didorong untuk mensertifikatkan tanahnya, sedangkan aset negaranya sendiri tidak diurus, padahal ini sangat penting. Maka kami dorong untuk hal ini,” ujarnya.

Di samping mendorong sertifikasi aset pemerintah daerah, Nurhadi memastikan pihaknya terus menggenjot sertifikasi tanah milik warga. Dari sekitar satu juta bidang tanah di Kabupaten Bekasi, baru sekitar 60 persen yang telah disertifikatkan.

“Masih ada sekitar 400.000 sampai 500.000 bidang yang belum disertifikatkan, itu berdasarkan data pajak bumi dan bangunan. Namun kami masih optimis pada 2025 nanti, semua tanah telah disertifikatkan,” ucap dia.

Rz- Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Humas Pemkab Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *