Pekan Raya Kabupaten Bekasi 2019 Sudah Dihimbau Tak Pungut Tiket Masuk

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi mengaku sudah menghimbau kepada pelaksana kegiatan Pekan Raya Kabupaten Bekasi (PRKB) tahun 2019 untuk tidak memungut tiket masuk.

Diketahui, sebelumnya diberitakan pagelaran PRKB tahun 2019 banyak dikeluhkan masyarakat. Diantaranya adanya pungutan biaya tiket masuk dan biaya parkir. Pemberlakuan tiket ini menjadi salah satu yang sering dikeluhkan pengunjung. Setiap pengunjung dikenai tiket seharga Rp 5.000 dan Rp 3.000 untuk parkir kendaraan. Namun, dari pantauan djapos.com, setiap kendaraan yang masuk wajib membeli air mineral yang menjadikan biaya parkir kendaraan menjadi Rp 5.000 (tambah air mineral).

Selain itu, pelaksana PRKB memungut biaya sewa stan kepada pedagang dan perangkat daerah. Dari informasi yang dihimpun djapos.com biaya sewa stan berpariatif mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta. Padahal Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 340 juta untuk event tersebut.

”Saat rapat kami sudah himbau bagi masyarakat yang hadir tidak dipungut tiket,” kata Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian, Promosi dan Perdagangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi, Yeni Heriyani, kepada djapos.com. Rabu (25/9/2019).

Namun demikian Yeni enggan mengomentari lebih jauh dengan adanya pungutan tiket masuk kepada pengunjung meskipun himbauan pihaknya tidak dihiraukan pelaksana kegiatan PRKB. ”Wah kalau itu urusan Event Organiver (EO) ya, saya juga kurang mengetahui,” ucap dia.

Namun, Yeni berpendapat adanya tiket masuk kemungkinan diperuntukan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas pelaksanaan selama berlangsung.

”Memang kami sudah himbau, namun karena untuk memfilter (menjaring) setiap masyarakat yang masuk kan diperiksa terlebih dahulu demi menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Madani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Cecep Noer menyesalkan PRKB yang merupakan kegiatan pesta rakyat, serta memberikan pelayanan dan hiburan kepada publik harus dipungut biaya.

”Nanti saya akan sampaikan kepada dinas tekhnis supaya digratiskan, karena kegiatan tersebut juga dianggarkan menggunakan uang rakyat melalui APBD,” ucapnya.

Rz- Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *