Denda Pajak Dihapuskan, Bapenda Kabupaten Bekasi Ajak Masyarakat Bayar PBB 5/5 (2)

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengeluarkan telah kebijakan penghapusan denda pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kebijakan penghapusan sanksi berupa denda atas piutang PBB itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bekasi dan terhitung berlaku sejak 15-31 Oktober 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan dengan penghapusan denda PBB, nantinya masyrakat tidak akan dikenakan denda piutang PBB ketika membayar PBB mereka meski sudah telat bertahun-tahun lamanya. Dengan penghapusan denda PBB, Ia pun mengajak masyrakay untuk membayarkan PBB.

”Ya kami himbau masyarakat supaya segera membayar PBB, sebab masa penghapusan denda PBB hanya beberapa pekan lagi. Jadi masyarakat yang belum membayar masih ada waktu,”katanya.

Menurut Herman Hanafi bagi masyarakat yang telah melakukan pembayaran PBB sama dengan berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Saya mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi. Untuk itu sekali lagi saya mengajak masyarakat hayo segera membayar PBB,” ucap dia.

Herman menuturkan, pembayaran PBB dapat dilakukan langsung di kantor desa setempat atau di kantor Bapenda Kabupaten Bekasi yang berada di komplek perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat.

“Bayarnya mudah, silahkan datangi langsung ke desa setempat atau di kantor Bapenda,” ujarnya.

Sekadar diketahui dari sektor PBB, Pemkab Bekasi menargetkan pendapatan sebesar Rp 450 miliar. Ia berharap sebelum bulan Desember Bapenda yang menjadi leading sektor pendapatan sudah mampu mencapai target sebelum waktunya.

”Ya target PBB sudah mencapai 100,5 persen realisasi. Kami sudah melebihi target, setidaknya secara keseluruhan sudah di atas Rp 450 miliaran,” katanya.

Rz- Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *