Optimalisasi PAD, Bapenda Kabupaten Bekasi Gandeng BJB

Kabupaten Bekasi, Djapos.com Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus berupaya mengoptimalisasi pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng Bank Jawa Barat (BJB) Banten untuk penyediaan alat rekam transaksi. Alat itu berfungsi untuk mengetahui jumlah transaksi para Wajib Pajak (WP), diantaranya, pengusaha restoran, pengusaha hotel, dan tempat hiburan.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. pemasangan alat rekam transasksi bertujuan untuk mencegah upaya penyimpangan.

”Langkah awal yang akan kami lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada WP, dan melakukan survey. Rencananya kami pada tahun ini tepatnya Bulan Desember akan memasang 300 alat rekam transaksi pada WP, yakni untuk di hotel, restorant dan hiburan,” katanya.

Menurut Herman, dengan adanya rencana tersebut pihaknya dapat mengontrol jumlah transaksi para WP, sehingga Bapenda dapat mengetahui jumlah transaksi dan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Langkah dan inovasi ini merupakan program dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pencegahan Korupsi (KPK). Sehingga kami akan menerapkan sebagai bukti nyata untuk optimalisasi pendapatan serta menghindari tindak korupsi,” ucap Herman.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, menuturkan, tahun 2019 pihaknya akan mendampingi serta maksimalkan optimalisasi penerimaan daerah.

”Korupsi kan itu seringnya ceritanya pengeluaran terus. Sebenarnya ada sumur yang dalamnya tidak tahu berapa berapa, itu yang namanya penerimaan daerah,” katanya. Dia menyebut, selama ini pemasukan daerah dari sektor ini kurang maksimal. Pasalnya seringkali ada oknum-okum yang bermain di sektor penerimaan. Menurutnya, dari 10% pajak dari hotel dan restoran hanya 1% yang masuk ke kas daerah.

“Dari 10%, selama ini hanya 1% masuk ke daerah. Lalu 2% oknum, dan 7% ke kantong pengusaha. Kenapa tidak 10% itu masuk semua ke kas. Nah dari itu bisa digunakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Jadi ada upah pungut. Dapatnya lebih rata dan besar,” ujarnya.

Rz- Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *