Pemkab Bekasi Akan Bentuk Tim Khusus Tangani Fasos Fasum di Deltamas, Kok Baru Sekarang? 5/5 (1)

Bekasi, Djapos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju mengakui telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait persoalan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang berada di kawasan Delta Mas, Cikarang Pusat.

Seperti diketahui sebelumnya diberitakan, lahan fasos fasum milik Pemkab Bekasi yang berada di kawasan Delta Mas terancam keberadaannya. Terancamnya lahan fasos fasum tersebut diduga karena adanya permainan oknum sehingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah memintai klarifikasi kepada beberapa pejabat Pemkab Bekasi.

Dari informasi yang diperoleh djapos.com, beberapa pejabat Pemkab Bekasi telah dimintai keterangan Kejati Jawa Barat, diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Iwan Ridwan serta Kepala Seksi (Kasi) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dicky Cahyadi yang turut dimintai keterangan terkait lahan fasos fasum yang akan terkena Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni pembangunan kereta cepat.

Uju Mengatakan akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan fasos fasum tersebut. Meski belum terlambat, sayangnya langkah pengamanan aset milik daerah itu dilakukan setelah adanya persoalan hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Ya, kita akan membentuk tim khusus untuk menangani itu,” kata Uju singkat kepada djapos.com di gedung perkantoran Pemkab Bekasi, Selasa (12/11/2019).

Sementara itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta Pemkab Bekasi segera menyelesaikan persoalan lahan fasos dan fasum tersebut.

“Saya hanya menyarankan selesaikan secara administrasi, karena ini murni kita hanya kena dampak dari kebijakan proyek strategis nasional. Yang penting amankan aset kita, jangan mengurangi nilainya, jangan mengurangi luasnya,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto melalui sambungan telepon, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Iwan Ridwan mengakui telah dimintai keterangan terkait lahan fasos fasum yang tergerus proyek strategis nasional. Ia menjelaskan, tidak mengetahui adanya lahan fasos fasum yang terkena pembebasan lahan melalui perusahaan Kereta Cepat Indonesia (KCIC) yang merupakan pengoperasian jaringan kereta cepat.

“Saya memang diperiksa, namun saya tidak mengetahui terkait lokasi fasos fasum milik Delta Mas, sebab sejak pertama menjabat saya tidak mengetahui. Dan ketika rapat juga tidak ada pembahasan tersebut. Sehingga saya jawab kepada kejati tidak mengetahui,” kata Iwan kepada djapos.com di ruang kerjanya, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan, pada prinsipnya mendukung adanya upaya untuk penyelamatan aset milik daerah berupa fasos fasum. sebab secara teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinya yang mengelola lahan fasos fasum. Namun terkait fasos milik Delta Mas pihaknya belum menerima Berita Serah Terima Aset (BSTA).

“Sepengetahuan saya memang site plan awal ada lahan fasos fasum yang terkena pembebasan lahan. Namun untuk pastinya saya tidak mengetahui, melainkan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Ruang Dinas PUPR, Dicky Cahyadi tidak banyak terlalu berkomentar. Namun ia mengakui terkait ada pemeriksaan soal lahan fasos fasum di Kejati Jabar.

“Ya memang ada pemeriksaan, dan juga ada lahan fasos fasum Pemkab yang terkena pembangunan kereta cepat. namun untuk teknisnya saya takut salah bicara,” kata Dicky.

Ia menuturkan pihak Dela Mas belum lama ini mengajukan kembali perubahan site plan. Namun demikian dirinya tidak berani memproses dengan alasan dalam tahap masalah hukum.

“Jadi masalah fasos fasum yang terkena pembebasan lahan, pihak delta sudah mengajukan perubahan site plan lahan fasos fasum. Namun kami tidak berani memprosesnya, sebab sedang ada pengawasan hukum,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Sosial Budaya Kejati Jabar, Evan Satrya membenarkan adanya klarifikasi terkait lahan fasos fasum di Kabupaten Bekasi. Namun iya tidak menjabarkan secara mendetail. “Iya sifatnya masih klarifiikasi. nanti ya kalau sudah jelas kedudukan masalahnya, mesti tanya ke Penkum ” kata Evan saat dihubungi djapos.com.

Rz
Editor: Rz
Foto: ilustrasi/ist

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *