Lantik dan Kukuhkan Pengurus Setwil Provinsi Lampung, Ketua Presidium FPII Singgung Dewan Pers

Bandar Lampung, Djapos.com Forum Pers Independent Indonesia (FPII) semakin melebarkan sayapnya diberbagai wilayah di Indonesia. Kini giliran Propinsi Lampung yang mendapatkan kesempatan pelantikan dan pengukuhan oleh organisasi pers yang terkenal dengan anti diskriminasi & kriminalisasi terhadap wartawan tersebut.

Ketua Presidium FPII, Kasihhati didampingi Sekretaris Nasional (Seknas) FPII, secara langsung melantik serta mengukuhkan pengurus Sekretariat Wilayah (Setwil) Provinsi Lampung dan 10 Koordinator Wilayah FPII se-Provinsi Lampung, di Gedung Serbaguna LPMP, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rabu (27/11/2019).

Dalam sambutannya Ketua Presidium FPII, Kasihhati mengatakan awal berdirinya FPII merupakan sebuah bentuk langkah yang diambil oleh para pendiri FPII karena melihat beberapa tahun belakangan ini kinerja dewan pers sudah keluar dari undang-undang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999.

“Salah satu diantaranya terkait seringnya terjadi kriminalisasi terhadap pers yang diterima secara langsung baik oleh media maupun wartawan sebagai dampak dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh dewan pers. Hal ini kami nilai sudah jauh lari dari tupoksi dewan pers itu sendiri,” katanya.

Kasihhati menilai saat ini dewan pers telah berubah fungsi menjadi hakim yang mengadili dan mengangkangi lembaga resmi pemerintah dalam hal ini khusus nya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurutnya sekitar 34.000an media online yang ada di Indonesia diklaim ilegal karena media tersebut tidak mendaftar atau menjadi konstituen dewan pers.

“Padahal telah jelas diketahui bahwa badan hukum dari setiap media tersebut resmi dikeluarkan oleh Kemenkumham, namun tetap juga dinilai illegal, sehingga membuat kita bertanya, siapakah dewan pers? Hingga terkesan arogansi, sehingga Kemenkumham yang mengeluarkan badan hukum mereka dianggap sebagai lembaga negara yang tidak resmi juga,” ujarnya.

Kasihhati mengatakan berdasarkan pasal demi pasal di dalam UU Pers, jelas tak ada satupun pasal yang menyatakan media harus mendaftar atau wajib menjadi konstituen dewan pers.

“Dan perlu di ketahui, bahwa ada lebih dari 100 triliun belanja iklan nasional diberikan kepada media-media setiap tahunnya. Dan disinilah awal mula permasalahannya, surat edaran yang dikeluarkan oleh dewan pers kepada instansi pemerintah baik itu di tingkat pusat, provinsi dan daerah agar tidak melakukan kerjasama kepada media-media yang tidak menjadi konstituen atau terdaftar di dewan pers, hal ini sebenarnya ditujukan untuk menguasai belanja iklan tersebut. Berbagai cara mereka lakukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan pers yang notabene merupakan bagian dari UMKM,” ucap dia.

“Namun kami juga sangat menyayangkan hal tersebut marak terjadi karena adanya kesan pemerintah daerah kurang jeli, sehingga para pemimpin daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota turut serta andil bahkan sampai mengeluarkan perda guna mendukung surat edaran dewan pers tersebut,” sambungnya.

Seharusnya, Kasihhati mengatakan, masalah belanja iklan daerah dapat dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pers lokal sehingga laju pertumbuhan ekonomi perusahaan pers ditingkat daerah dapat tetap berjalan.

Kasihhati juga mengakui masih banyak oknum-oknum wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Dan inilah salah satu tugas yang diemban oleh FPII untuk menunjukkan profesionalitas dalam bekerja, menghindari pemberitaan hoax dan menjalankan fungsi kontrol sosial dalam bekerja,” kata dia.

Kasihhati menuturkan FPII sangat mendukung adanya uji kompetensi wartawan (UKW). Namun demikian, kata dia FPII sangat menolak keras jika seorang yang belum melaksanakan UKW di cap bukan Wartawan. Ia megatakan kedepannya seluruh wartawan dari sekitar 430 media yang telah tergabung di FPII akan melaksanakan UKW dan akan bekerjasama dengan Dewan Pers Independent (DPI) dan lembaga resmi negara yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Ini akan kita lakukan, karena selama ini sertifikasi UKW yang ada dan telah dikeluarkan oleh dewan pers tidak melalui BNSP,” katanya.

Ia pun mengintruksikan kepada seluruh jajaran FPII Setwil Provinsi Lampung dan Korwil Se-Provinsi Lampung, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyajikan berbagai informasi yang dapat mencerdaskan masyarakat.

“Juga untuk mampu memberikan informasi yang dapat membangun Provinsi Lampung dengan lebih baik kedepannya serta dapat menjalin kemitraan dengan seluruh Instansi Pemerintah, TNI-POLRI dan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir diantaranya Sekretaris Nasional (Seknas) FPII, WH Sihombing, Ketua Deputy Jaringan FPII Pusat, Rommy Marantika, Ketua FPII Setwil Provinsi Lampung, Aminudin beserta jajarannya, Para Ketua Korwil Se-Provinsi Lampung dan jajarannya serta rekan – rekan tamu dari TNI-Polri, Instansi Pemerintahan, Organisasi serta tamu undangan lainnya.

Ray-Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *