Jelang ‘Tutup Buku’ APBD Kabupaten Bekasi 2019, Serapan Anggaran Baru Mencapai 59 Persen

Kabupaten Bekasi, Djapos.com –  Jelang akhir tahun penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019, serapan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi baru mencapai Rp3,8 triliun atau sebesar 59,72 persen. Jumlah itu dari total APBD Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp6,4 triliun.

Hingga 9 Desember, serapan anggaran untuk belanja tidak langsung mencapai Rp2,1 triliun atau 74,15 persen. Untuk diketahui belanja tidak langsung merupakan belanja yang meliputi gaji pegawai.

Sedangkan untuk belanja langsung Pemkab Bekasi baru menyerap anggaran sebesar Rp1,6 triliun atau 47,51 persen. Padahal belanja langsung merupakan realisasi keuangan belanja daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah seperti, pekerjaan fisik pembangunan gedung, jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa dan belanja modal.

“Kalau target diakhir tahun (penyerapan) 100 persen. Saat ini masih ada waktu hingga akhir tahun atau sampai 31 Desember. Jadi masih ada kemungkinan realisasinya naik, karena kemungkinan masih banyak pekerjaan yang sudah selesai tapi dalam proses administrasi pembayaran,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyerapan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan kepada djapos.com, Kamis (12/12/2019).

Soal rendahnya serapan anggaran sebenarnya sudah ‘diwanti-wanti’ oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja pada saat serapan anggaran memasuki akhir triwulan ketiga. Saat itu ia mengintruksikan kepala perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan serapan anggaran lantaran serapan anggaran saat itu yang hanya mencapai 35,27 persen.

“Sudah saya intrksikan agar semua perangkat daerah dalam rangka penyerapan anggaran harus ditingkatkan,” kata Eka usai menggalar rapat bersama perangkat daerah Pemkab Bekasi, di ruang rapat Bupati, Selasa (17/9/2019).

Bahkan Eka berjanji akan mengambil sikap tegas, Ia berjanji akan memberikan sanksi kepada bawahannya yang tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal. Namun demikian ia tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan.

“Kalau memang kinerjanya lemah kita akan beri sanksi. Bentuk apa sanksinya nanti lihat sendiri,” kata dia.

Berikut 20 Perangkat Darah Pemkab Bekasi dengan serapan anggaran terendah (data hingga 9 Desember 2019):

  1. Dinas Pendidikan, realisasi keuangan 26,5 persen, realisasi fisik 60,89 persen
  2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi keuangan 28,36 persen, realisasi fisik 31,93
  3. Sekretariat KORPRI, realisasi keuangan 35,71 persen, realisasi fisik 25,58 persen
  4. Bagian Hukum, realisasi keuangan 40,54 persen, realisasi fisik 39.55 persen
  5. Bagian Adminstrasi Kerjasama, realisasi fisik 40,95 persen, realisai 75,13 persen
  6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, realisasi keuangan 43,4 persen, fisik 37,58 persen
  7. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, realisasi keuangan 41,69 persen, fisik 45,49 persen
  8. Badan Pendapatan Daerah realisasi keuangan 45,8 persen, fisik 55,50
  9. Badan Penelitian dan Pengembangan, realisasi keuangan 45,86 persen, fisik 52,55 persen
  10. DPMPTSP realisasi keuangan 49,31 persen, fisik 60,97 persen
  11. Bagian Administrasi Perekonomian, realisasi keuangan 50,89 persen, fisik 59,82 persen
  12. Dinas Perhubungan, realisasi keuangan 51,92 persen, fisik 43,98 persen
  13. Dinas Tenaga Kerja, realisasi keuangan 53,5 persen, fisik 68,19 persen
  14. Sekretariat DPRD, realisasi keuangan 53,17 persen, fisik 47.90 persen
  15. Bagian Administrasi Pembangunan, realisasi keuangan 54,35 persen, fisik 58,29 persen
  16. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, realisasi keuangan, reliasasi keuangan 54,44 persen, fisik 68,32 persen
  17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, realisasi keuangan 54,82 persen, fisik 36,42 persen
  18. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, realisasi keuangan 55,22 persen, fisik 73,92 persen
  19. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, realisasi keuangan 55,34 persen, fisik 46,42 persen
  20. Dinas Pertanian, realiasasi keuangan 56,47 persen, fisik 56,84 persen

Rz-Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ilustrasi/ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *