Panlih Wakil Bupati Bekasi Digugat

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 digugat. Surat Keputusan (SK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang mengatur tentang pembentukan panlih dinilai cacat hukum.

Proses gugatan terhadap panlih didaftarkan Ranio Abdillah, mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019. Ranio menggugat DPRD Kabupaten Bekasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas dua produk hukum tentang panlih yang dinilai cacat hukum.

Dalam gugatannya, Ranio menilai proses pembentukan panlih wakil bupati terdapat dua SK DPRD. Menurutnya pada SK DPRD Kabupaten Bekasi nomor 28/Kep/172.2-DPRD/2019 yang diterbitkan tanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati tidak mencantumkan klausul status pencabutan SK panlih sebelumnya yakni SK DPRD Kabupaten Bekasi nomor 11/Kep/172/2-DPRD/2019 yang diterbitkan 17 Juni 2019.

“Jadi dengan adanya dua surat ini berarti dua-duanya berlaku. Karena pada SK 28 tidak mencabut SK 11,” kata Ranio, Rabu (18/12/2019).

Ranio mengatakan, dengan adanya dua surat tersebut, maka panitia pemilihan yang saat ini bertugas tidak sah. Soalnya, DPRD Kabupaten Bekasi tidak membubarkan panitia yang sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Ranio menggugat PTUN Bandung membatalkan SK 28 sekaligus menghentikan proses pemilihan.

“Sebagai pihak yang pernah bertugas di lembaga ini (DPRD) saya tidak bisa melihat ada kekeliruan yang terus berlangsung. Jika teman-teman di panlih memiliki dasar, maka kita sama-sama uji saja di pengadilan,” ucap dia.

Sebagai pihak penggugat, Ranio memohon kepada majelis hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan seluruhnya dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

“Dalam tuntutan itu, sebagai masyarakat saya juga menuntut tergugat mempertanggung jawabkan atau mengembalikan anggaran kegiatan panlih wakil bupati,” kata dia.

Seperti diketahui, panlih merupakan kelompok yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan wakil bupati. Panlih terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan para anggota yang keseluruhannya merupakan anggota DPRD.Mereka yang saat ini bertugas merupakan panlih kedua yang dibentuk.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bekasi 2014-2019 pun telah membentuk panlih serupa namun tidak diketahui kelanjutannya seiring banyaknya anggota dewan yang tidak terpilih kembali pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, sejumlah nama yang direkomendasikan sebagai bakal calon bupati pun mendapat pertentangan. Proses pemilihan calon pendamping Bupati Eka Supria Atmaja pun mulai memanas.

Rz-Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *