Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Bekasi Gelar Rapat PPID

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Bagian Humas dan Protokol Sekretariat (Setda) Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Grand Cikarang, Cikarang Utara, Kamis (30/1/2020).

Kegiatan yang diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari perwakilan Kepala Sekolah Dasar dan juga Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Bekasi itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol, Setda Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap memberikan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

“Hal tersebut sesuai amanat Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik serta Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik,” katanya.

Menurut dia, sebagai pelayan pubblik ASN harus benar-benar mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar layanan informasi yang sudah diatur dalam perundang undangan yang berlaku.

“Untuk itu saya berharap para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat diterapkan dalam pelaksnaan pelayanan permohonan informasi di masing masing perangkat Daerahnya,” ucap Surya.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Yanuar mengungkapkan, tujuan diadakannya rapat koordinasi PPID bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik ke arah yang lebih baik, berkualitas dan professional.

“Di dalam rakor ini materi yang akan disajikan oleh narasumber lebih banyak bersifat teknis operasional yang bisa diterapkan di masing-masing Daerah,” ujarnya.

Yanuar menuturkan, proses  permohonan informasi publik serta pengaduan masyarakat bisa melalui PPID Pembantu dan PPID Utama.

“Dalam menyampaikan berbagai masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya harus dapat kita respon dan layani dengan cepat dan tepat, karena sebagai badan publik kita mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi atas permohonan yang diajukan masyarakat,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *