Bupati Bekasi: Utamakan Aspirasi Masyarakat Sebagai Kebijakan Pembangunan

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan akan mengutamakan aspirasi masyarakat yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan pada tahun 2021.

Hal itu diungkapkan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (25/2/2020).

“Pemerintah Kabupaten siap menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan rumusan program kegiatan yang akan dimasukkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahun 2021,” kata Eka.

Eka mengaku pihaknya bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi siap menerima masukan, dan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bahan rumusan program kegiatan yang akan dimasukkan dalam mekanisme perencanaan pembangunan.

Eka mangatakan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen penting dan strategis. Menurutnya,  karena hasil reses yang dilakukan dewan merupakan aspirasi masyarakat dan sebagai salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.

“Pokok pikiran anggota DPRD merupakan salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yang terangkum dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah daerah. Kemudian digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan draft awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021,” ucapnya.

Eka menuturkan, kunci utama keberhasilan pembangunan daerah adalah keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan peran aktif berbagai pemangku kepentingan.

Ia berharap, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan memiliki tema pembangunan tahun 2021 yaitu, peningkatan kualitas Sumber Data Manusia (SDM), pelayanan publik dan infrastruktur terintegrasi yang berwawasan lingkungan.

“Prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2021 yang meliputi, bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, persampahan dan lingkungan hidup, ekonomi kreatif dan seni budaya, pertanian, serta infrastruktur yang memuat aspek peningkatan konektivitas antar wilayah dan penanganan kemacetan, penanganan banjir, kekeringan dan penyediaan air bersih, serta pengentasan kawasan kumuh,” kata dia.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Nugraha mengatakan, Badan Anggaran memiliki tugas memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum RKPD ditetapkan.

“Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 dan pasal 178 Permendagri nomor 86 tahun 2017. tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJD dan RPJMD,” katanya.

Rz-Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Humas Pemkab Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *