DPRD Kota Depok Gelar Renja 2020 Bahas Tiga Fungsi Pelayanan

Depok, Djapos.com – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan forum rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Depok tahun 2021 di Aula Rapat Paripurna Depok, Selasa (24/2/2020). Melalui kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat profesioanalisme Sekretariat DPRD terhadap peningkatan peran dan fungsi DPRD dalam Pembangunan Kota Depok.

Sekretaris DPRD (Sekwan) kota Depok, Kania Parwanti mengatakan, Forum Renja tahun 2020 – 2021 merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan renja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

“Selain itu forum renja ini, dilakukan pula penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrenbang kecamatan dengan draf renja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu, mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu,” ucapnya.

Dikatakan Kania, tugas Sekretariat DPRD Kota Depok membantu legislatif melaksanakan pendukung urusan pemerintahan, dan berfungsi sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan penyelengara administrasi keuangan DPRD, serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.

“Presentasi terbesarnya adalah rencana kerja dewan, karena tugas Setwan adalah pelayanan, sehingga DPRD dapat melaksanakan tiga fungsinya dengan baik,” kata dia.

Untuk Program prioritas tahun 2020- 2021 lanjut Kania, sama seperti sebelumnya, yakni melayani anggota dewan.

“Tidak banyak yang berubah, hanya perbaikan kualitas saja. Ya mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya itu bisa lebih diperbaiki,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, DPRD kota Depok melaksanakan fungsi-fungsi Kepala Daerah sebagai mitra kerja yang sejajar.

Menurutnya, berdasarkan Undang -Undang No 23 Thn 2014 Pasal 149, fungsi DPRD Depok adalah pembentukan peraturan daerah (Perda) dengan cara mengajukan usul Rancangan Perda (Raperda).

“Kemudian membahas bersama kepala daerah untuk disetujui atau tidak Raperda tersebut dan di Implementasikan. Selain itu, juga dapat menyusun program pembentukan Perda bersama kepala daerah,” ujarnya.

Fungsi kedua terkait anggaran, sambung Yeti, dilakukan dalam bentuk pembahasan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang anggaran pendapatan pemerintah daerah yang diajukan oleh kepala daerah.

“Sedangkan fungsi ketiga adalah pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucap Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra itu.

Gusti – djapos.com
Editor: Rz
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *