Jampidsus Kejagung RI Yakin Kejari Kabupaten Bekasi Raih Predikat WBK

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi diyakini dapat meraih peridikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal itu diungkapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kajaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), Adi Togarisman.

“Saya merasa yakin karena potensinya sangat memadai. Bukan hanya itu semangat pimpinannya sangat luar biasa tinggal mendorong enam area perubahan,” kata Adi usai melakukan sosialiasi internal dan monitoring evaluasi program reformasi birokasi pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di kantor Kejari Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, enam area perubahan itu diantaranya ,penataan sumber daya manusia, penguatan tata laksana, peningkatan pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, peningkatan pengawasan, serta manajemen perubahan.

“Bulan Oktober depan penilaian WBK final. Untuk saat ini kita akan mendorong dan memacu mereka untuk berubah sesuai dengan program yang disampaikan. Saya sangat yakin WBK bisa tercapai di Kejari Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Adi mengatakan WBK merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara khusus di bidang penegakan hukum. Menurut dia, desain yang dibangun Kejari Kabupaten Bekasi untuk meraih predikat WBK tahun ini sudah memenuhi kriteria penilaian di seluruh area perubahan, bahkan ada hal baru yang dapat dikembangkan menjadi inovasi berbasis optimalisasi pelayanan.

“Dari 25 yang mengikuti WBK sudah selesai 3, tinggal 22 yang masih akan didorong untuk menuju WBK. Jawa Barat ada tiga yang sudah WBK diantaranya, Kejati Jawa Barat, Kejari Kota Bandung dan Kejari Kabupaten Cirebon, tahun ini mereka ikut WWBM,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Bekasi ,Raden Rara Mahayu Dian Suryandari mengaku optimis Kejari Kabupaten Bekasi dapat meraih predikat WBK pada tahun 2019 ini. Menurutnya, predikat WBK dan WBBM adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai itu, pihaknya berusaha menganalisa apa yang menjadi kebutuhan daerah.

“Layanan itu tidak perlu yang sifatnya aksesoris dan euforia saja, tapi layanan yang betul-betul menyentuh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat dan juga optimalisasi fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum serta sebagai bagian dari pemerintah,” ucap Mahayu.

Rz-Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *