Duh! Raperda RDTR di Kawasan Industri Terbesar Asia Tenggara Tiga Tahun Mandek, Lantaran Bermasalah Sejak Pembahasan?

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Nasib Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih belum jelas. Padahal Raperda yang mengatur tata ruang di Kabupaten Bekasi itu telah diparipurnakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi pada pertengahan 2017 silam.

Namun demikian, pasca paripurna Raperda itu mandek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) lantaran ada sejumlah hal yang harus direvisi. Mandeknya Raperda RDTR dinilai berpotensi menghambat lajunya pertumbuhan investasi di Kabupaten Bekasi yang disebut mempunyai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

Sekretaris Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Yanyan Akhmad mengatakan, terdapat sejumlah perusahaan yang tidak dikeluarkan izin lantaran pemanfaatan ruang yang belum jelas. Dengan tidak dikeluarkannya izin itu berpotensi menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi.

“Ya karena RDTR kita belum pasti, ada beberapa izin yang terkendala untuk pemberian izinya. Sebab kami tidak berani memberikan izin apabila belum ada kepastian hukum,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/3/2020).

Potensi kerugian juga terdapat pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dengan mandeknya Raperda RDTR.

“Perda RDTR ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kan kalau penginvestasi di Kabupaten Bekasi terhambat, secara otomotis potensi sumber PAD juga berpotensi berkurang,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi kepada djapos.com.

Berlarut-larutnya Raperda RDTR juga diduga lantaran adanya masalah dalam saat pembahasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya masalah saat pembahasan Raperda itu.

Soalnya, dugaan pesanan zonasi yang dipesan pihak Meikarta terhendus dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan Meikarta yang melibatkan eks Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin beserta empat anak buahnya di jajaran aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai saksi Billy Sindoro, Senin (14/1/2019) lalu, Neneng menyebut ada aliran dana yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Para wakil rakyat itu juga difasilitasi Meikarta untuk jalan-jalan ke Thailand.

Neneng menggungkapkan uang itu diberikan oleh Neneng Rahmi yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemberian uang itu untuk membahas revisi RDTR. Bahasan itu soal revisi RDTR yakni mengubah kawasan industri menjadi permukiman.

Bupati Bekasi,  Eka Supria Atmaja mengaku akan berupaya proaktif kepada Pemprov Jabar terkait persoalan Raperda RDTR yang mandek.

“Kami akan berupaya proaktif supaya Kabupaten Bekasi memiliki Perda RDTR yang menjadikan dasar dalam penataan ruang, “kata Eka kepada djapos.com.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Nur Khaidir mengaku pihaknya sudah melayangkan surat kepada Pemprov Jabar untuk mengetahui kepastian Raperda RDTR.

“Kami sudah bersurat untuk berkonsultasi. Kami ingin meminta kepastian langkah apa yang harus kami lakukan terhadap Raperda itu. Sebab kalau kelamaan RDTR sangat berdampak pada penataan ruang di Kabupaten Bekasi,” ucap Khaidir.

Rz-Djapos.com
Editor: Rz
Foto: ilustrasi/ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *