Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Bekasi Berlakukan Sistem Flexible Working Arrangement bagi ASN

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerbitkan Surat Edaran Bupati Bekasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.

Surat bernomor 800/SE-26/BKPPD tertanggal 18 Maret 2020 itu sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat (Jabar) Nomor 880/30/BKD tentang Penyesuain Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, Alisyahbana mengatakan, terdapat sejumlah ketentuan yang disesuaikan dalam pemberlakuan sistem kerja ASN di lingkungan Pemkab Bekasi.

“Sejumlah poin penting diantaranya, memberlakukan sistem kerja flexible working arrangement (FWA), dimana khusus pejabat pengawas, pejabat fungsional non pelayanan, dan pelaksana dimungkinkan untuk melakukan pekerjaan di rumah masing masing dengan melaporkan hasil kerja melalui aplikasi e-kinerja,” katanya.

Ali menuturkan, kebijakan FWA tidak berlaku bagi dinas/badan/kecamatan di lingkungan Pemkab Bekasi yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat serta tidak berlaku juga bagi  pimpinan perangkat daerah, baik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator eselon III a dan III b.

“Bagi pimpinan perangkat daerah dan pejabat administrator serta khusus dinas/badan/kecamatan yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada aparatur maupun masyarakat tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19,” ujarnya.

Dalam surat edaran itu juga mengatur tentang teknis pembagian tugas guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Penugasan dilakukan melalui media informasi dan komunikasi atau media komunikasi, seperti whatsapp, sms, serta media komunikasi lainnya.

“Setiap pejabat administrator eselon Ill a dan III b atau pejabat pengawas mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat pelaksana per-hari melalui media infomasi dan komunikasi atau media elektronik,” ucap Ali.

Pelaksanaan FWA ini akan diberlakukan hingga tanggal 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi kembali berdasarkan kebutuhan serta arahan pimpinan.

Minimalisir Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas

Selain pemberlakuan pengaturan sistem kerja, Bupati Bekasi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meminimalisir kegiatan  rapat atau pertemuan yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar. Jika diperlukan kegiatan rapat atau pertemuan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui media elektronik.

“Saya menghimbau untuk dapat manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi jika tetap diperlukan untuk melaksanakan rapat,” kata Bupati Bekasi, Elka Supria Atmaja.

Khusus untuk perjalanan dinas, Eka telah meminta jajarannya untuk selektif dan melihat urgensi dari kegiatan perjalanan dinas itu. Ia pun meminta pegawainnya untuk menunda segala bentuk perjalanan dinas keluar negeri.

“Untuk pimpinan yang menugaskan pegawai unit kerjanya melakukan perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas/urgensi yang harus dilaksanakan,” ucap Eka.

Rz-djapos.com
Editor: Rz
Foto: Humas Pemkab Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *