Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Pemkab Bekasi Ajukan PSBB

Kabupaten Bekasi, Djapos.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah resmi mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Barat. kebijakan ini dilakukan menyusul penerapan PSBB yang juga akan mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/4/2020) mendatang.

“Tentu saja kita sebagai daerah penopang juga akan melakukan hal yang sama. Kita juga sudah berkirim surat kepada pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui gubernur. Hari ini telah kita kirimkan suratnya,” kata Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja usai melaksanakan rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Rabu (8/4/2020) di Command Center, Gedung Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.

Terkait pembatasan sosial secara umum, Eka mengatakan peraturan itu telah diterapkan di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, ketika PSBB dilaksanakan akan ada sanksi yang berlaku.

“Sekolah sudah diliburkan, tempat keramaian juga tidak boleh ada, perusahaan juga kita kirimkan himbauan tentang pembagian waktu. Tentu saja kalau sudah disetujui PSBB, nanti akan kita lakukan secara detail lagi dan ada sanksinya,” ucapnya.

Saat ini, kata Eka, Pemkab Bekasi sedang melakukan pendataan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) perihal penanganan covid-19 serta cara menghadapi dampak sosial yang akan terjadi ketika pemberlakuan PSBB.

“Dampak sosial yang akan timbul sudah kita persiapkan melalui desa-desa akan membuka lumbung-lumbung pangan di beberapa desa yang akan terdampak sosial. Kita akan berikan kompensasi juga terhadap masyarakat yang terkena dampak. Ini semua sedang kita data melalui desa, kecamatan, termasuk Satpol-PP kita” Tutupnya.

Diketahui, PSBB diterbitkan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah akan melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta transportasi.

Terdapat 11 bidang usaha yang boleh beroperasi selama PSBB, termasuk toko/tempat penyediaan makanan dan bahan pangan, bank atau penyelenggara system keuangan, transportasi bahan pangan, obat-obatan dan alat medis, dan lain-lain.

Rz – djapos.com
Editor: Rz
Foto: Humas Pemkab Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *