Kabupaten Bekasi Terapkan PSBB 15 April, Bupati Janjikan Pemerataan Bantuan Sosial

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi secara resmi akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Rabu 15 Maret 2020 mendatang. PSBB yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona (covid-19) itu berlaku hingga dua pekan ke depan.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, penerapan PSBB diberlakukan juga untuk kawasan industri. Namun demikian, terdapat pengecualian kepada perusahaan yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah kawasan industri.

“Beberapa perusahaan yang mendapat rekomendasi masih diperbolehkan beroperasi, namun tetap harus membentuk satuan gugus tugas, dan harus memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19,” ucap Eka.

Eka menuturkan, untuk lingkup sekolah, tempat ibadah dan yang lainnya masih menyesuaikan dengan pembatasan sebelumnya. Menurutnya, terdapat 12 titik poin di wilayah Kabupaten Bekasi yang akan di isi oleh personil Dinas Perhubungan (DIshub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri.

“Nantinya akan ada 12 titik poin penjagaan, seperti daerah perbatasan Kedungwaringin, Tarumajaya, Sasakjarang dan Cibarusah. Untuk stasiun ada stasiun Cibitung dan terminal Kalijaya, dan akan kita siapkan juga di gerbang tol dan juga pasar,” katanya.

Selain itu, Eka mengatakan terdapat tujuh pintu bantuan yang akan diterima masyarakat selama berlangsungnya sistem PSBB ini.

“Tujuh pintu bantuan itu yakni, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako pangan nontunai, kartu prakerja untuk pengangguran dan PHK, Bansos Presiden, dana desa, dana sosial provinsi, dan dana sosial kabupaten/kota sekitar yang memberlakukan PSBB,” ujarnya.

Eka memastikan bantuan yang diterima oleh warga tidak akan terjadi duplikasi. Ia mengaku akan mengerahkan aparatur baik kecamatan hingga pengurus RT dan RW untuk mendata seluruh warga, baik yang ber KTP Kabupaten Bekasi maupun yang belum ber KTP tetapi berdomisili di Kabupaten Bekasi.

“Pendataan dan sosialisasi sudah mulai dilakukan, supaya bisa diselesaikan secepatnya. Hal ini agar saat PSBB dimulai masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.

Pemkab Bekasi juga sudah melakukan koordinasi dengan desa-desa untuk membuat lumbung pangan. Lumbung pangan ini merupakan cadangan pangan untuk daerah pedesan yang nantinya akan ditempatkan di tempat ibadah seperti musholla ataupun masjid disekitar.

“Adanya lumbung pangan ini untuk mengantisipasi gejolak sosial masyarakat yang belum terdata. Bantuan lumbung pangan ini juga bisa diperoleh dari masyarakat ataupun para pelaku usaha disekitar desa maupun kecamatan,” ucap Eka.

Eka berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dapat ikut mensukseskan penerapan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, agar semua yang sudah dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

Rz – djapos.com
Editor: Rz
Foto: Humas Pemkab Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *