Tak Sesuai Tata Ruang, Waterpark di Cikarang Timur Dibongkar

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Tempat wisata air Dwisari Waterpark di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dibongkar. Pembongkaran yang dilakukan dengan mengerahkan alat berat itu disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, Kamis (24/6/2020).

Selain tidak sesuai tata ruang, pembongkaran dilakukan lantaran pihak pengelola juga membangun waterpark di badan sungai sehingga mempersempit aliran air. Alat berat yang dikerahkan pun  mencabut pilar-pilar beton yang tersusun di tengah sungai. Pemasangan pilar itu membuat aliran sungai tertahan dan sungai pun mengecil.

“Kami datang setelah mendapat laporan pemilik waterpark ini membangun penahan air di tengah sungai. Itu jelas melanggar hukum. Walaupun pemilik niatnya untuk menjaga arus air tapi langkah ini tidak dapat ditolerir,” kata Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, usai meninjau pembongkaran taman air.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Basuki Hadimuljo mengatakan, pembongkaran itu merupakan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

“Ini awal dari penegakan hukum yang dilakukan Kementerian ATR. Sedangkan kami datang sebagai yang bertanggung jawab atas sungai. Memang pilar ini baik untuk menahan air agar tidak menggerus tanah tapi dipasangnya di tengah. Maka harus ditindak. Kami pun akan kembalikan sungainya menjadi tikungan luar yang lebih luas,” kata Basuki.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Teuku Fadli Fadil mengatakan, pembongkaran Dwisari Waterpark dilakukan lantaran pemilik membangun di tengah sungai.

“Awalnya, pembangunan itu dilakukan karena pemilik beranggapan separuh dari badan sungai itu merupakan bekas tanah miliknya yang hilang tergerus arus,” katanya.

Pemilik waterpark, kata Fadli, membangun sampai ke badan sungai dengan rata-rata 12 sampai 15 meter yang dipasang tiang pancangnya dengan panjangnya 120 meter.

“Seharusnya tanah pemilik itu semakin ke dalam, tapi beliau (pemilik) beranggapan tanahnya habis oleh abrasi sungai. Tapi berdasarkan pemeriksaan kami, itu bukan tanah milik si pemilik waterboom,” ucapnya.

Fadli mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran BPN, pemilik sebenarnya memiliki sertifikat sah yang diterbitkan BPN pada 1997. Total ada empat sertifikat dengan total luas tanah hampir mencapai satu hektar.  Dari hasil pengukuran sesuai sertifikat tanah yang dimiliki, tidak ada bidang tanah yang tergerus.

“Jadi dia masang terus pilarnya tanpa meminta pengembalian batas. Pemilik boleh mengelola tanah itu tapi ada peraturan yang berlaku, seperti di badan sungai kan tidak boleh. Kemudian tidak ada taah dia yang tergerus sungai,” kata dia.

Selain menggunakan badan sungai, lanjut Fadli, wahana air pun tidak sesuai dengan tata ruang daerah. Namun demikian, pemilik telah bersedia membongkar wahananya. Pemilik berkomitmen untuk membongkar. Proses pembongkarannya sampai Agustus,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, pemilik Dwisari Waterpark, Manoha Pasaribu mengakui kesalahannya membangun di atas sungai. “Ya sudah risiko karena ternyata melanggar aturan,” kata dia.

Meski begitu, dia berharap komitmen Menteri ATR Sofyan Djalil membantuk proses perizinan dapat terwujud.

“Kalau janjinya katanya mau dibantu proses izinnya. Saya senang tapi lebih senang lagi kalau diwujudkan dengan bukti. Karena kenapa saya berani membangun di atas sungai soalnya saya tidak menemukan kejelasan soal izinnya. Tapi ya sekarang sudah saja dibongkar,” tuturnya.

Rz
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: Rz/djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *