Sidang Gugatan Panlih di PTUN, Saksi Ahli Sebut Pemilihan Wabup Bekasi Cacat Hukum

Bandung, Djapos.com – Proses pembentukan panitia pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi disebut cacat hukum. Hal itu terungkap dalam sidang gugatan Panlih Wakil Bupati Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (29/6/2020).

Dalam sidang yang memasuki tahapan keterangan saksi ahli itu, Ranio Abdillah selaku penggugat menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Muhammad Rullyandi, SH., MH yang merupakan dosen  Universitas Pancasila.

Dalam kesaksiannya, saksi ahli mengatakan proses pembentukan Panlih Wabup Bekasi yang dibentuk DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kesalahan prosedur.

“Dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan seharusnya melalui panitia khusus (Pansus) yang merupakan nomenklatur Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” kata Ruliyandi melalui rilis berita yang diterima djapos.com.

Dia mengungkapkan, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 31 dijelaskan yang menjadi nomenklatur alat kelengkapan dewan (AKD) yang bersifat tidak tetap bukannya Panlih akan tetapi hanyalah panitia khusus (Pansus).

“Peraturan perundang-undangan dengan jelas menyebutkan alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap itu hanya Pansus bukan Panlih, jadi sudah jelas Panlih bukanlah AKD. Seperti halnya Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh suatu AKD yang bersifat tetap. Seharusnya Panlih dibentuk setelah Pansus dibentuk terlebih dahulu yang hanya bertugas untuk pelaksanaan teknis pemilihan saja,” ujar pria yang pernah mendapat penghargaan MURI sebagai Saksi Ahli Hukum Tata Negara Termuda pada tahun 2018 ini.

Ruliyandi mengatakan Panlih ataupun seperti Panja adalah unit kerja ad hoc dalam suatu alat kelengkapan dewan.

“Jadi, keputusan yang diambil sangat jelas ada cacat yuridis berupa kesalahan mekanisme atau prosedur yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga saya mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara harus membatalkan panitia pemilihan karena tidak sesuai nomenklatur,” ucapnya.

“Karena berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 71 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN dapat membatalkan keputusan apabila ada cacat prosedur dan kesalahan substansi, nah Panlih itu sudah memenuhi unsur tersebut sehingga layak untuk dibatalkan,” sambung dia.

Lanjut Ruliyandi, dalam Surat Keputusan DPRD Nomor 28 tentang pembentukan panlih tidak ada klausul pencabutan terhadap Surat Keputusan DPRD nomor 11 tentang pembentukan panlih sebelumnya. Selain itu juga tidak ada pembatasan waktu masa berlaku keputusan tata usaha negara (KTUN).

“Hal itu bertentangan dengan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 33 ayat (2) yang mengatakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilkakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang,” tutupnya.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *