Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Pertimbangkan Belanja Blanko e-KTP dari APBD

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Untuk memenuhi kekurangan blanko e-KTP, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berencana menyetujui usulan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) yang mengusulkan anggaran belanja pengadaan blanko e-KTP ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan, usulan anggaran untuk blanko e-KTP rencananya akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekas 2021.

Untuk memenuhi kekurangannya, kata dia, Komisi I berencana untuk menyetujui hibah pencetakan blanko e-KTP dari anggaran APBD ke Kemendagri, sebab jika harus menunggu distribusi blanko dari Mendagri membutuhkan waktu yang lama.

“Untuk antisipasi, Disdukcapil bisa melakukan hibah untuk pencetakan blanko e-KTP, kita mensubsidi. Rencananya akan kita anggarkan diperubahan atau APBD 2021. Kita gak tahu pusat stabil mengirimkan blanko seperti apa, untuk antisipasi kita berikan hibah atau bahasa lain kita beli blankonya ke Kemendagri,” ucap Ani Rukmini.

Sebenarnya, kata dia, Kemendagri pasti akan mendistribusikan blanko e-KTP. Namun, karena ada kuota dan keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka pendistribusiannya akan lama.

“Kuota balnko e-KTP dari Kemendagri itu terbatas, tidak cukup untuk memenuhi pemohon e-KTP di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Menurut catatan politisi PKS ini, Blanko e-KTP yang beberapa tahun belakangan menjadi kendala pencetakan e-KTP dari Suket, kini sedikit demi sedikit sudah mulai terpenuhi, saat ini Kabupaten Bekasi sudah mendapatkan 192 ribu keping Blanko e-KTP.

Untuk itu, dengan adanya anggaran hibah cetak blanko dari APBD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mempercepat seluruh warga Kabupaten Bekasi memiliki KTP Elektronik, tidak lagi sebatas Suket.

“Sebenarnya bisa saja kita tunggu, tapi nanti masyarakat ngeluh, KTP ga jadi-jadi, Suket terus. Karena KTP itu penting, kalau melihat dari dimensi ketahanan keluarga. KTP itu aspek legalitas, karena dengan legalitas itu dia akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara,” ujarnya.

Ani pun mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan mengantarkan KTP langsung ke rumah penduduk pada saat pendemi covid-19. Langkah itu, sambung dia, merupakan langkah yang tepat ditengah upaya kita untuk tetap menjaga Physical Distancing.

“KTP itu menurut saya sudah on the track saat ini Disdukcapil sudah berupaya memenuhi masyarakat yang kemarin masih Waiting List, saat ini sudah on proses di kirim via pos. Saat ini suda ada pelayanan di kecamatan juga,” tutupnya.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *