Tanggapi Dugaan Gratifikasi Hewan Kurban, KPK Ingatkan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi, Djapos,com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang merupakan penyelenggara negara soal potensi terjadinya praktik gratifikasi hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, para penyelenggara negara dituntut untuk memahami dan memastikan setiap pemberian kepadanya bukan terkait jabatan yang melekat pada yang bersangkutan.

“Yang dimaksud gratifikasi itu tidak hanya menerima dalam bentuk uang. Menurut undang-undang bisa diartikan dalam arti luas,” katanya kepada wartawan, Rabu (30/7/2020).

Pernyataan itu menanggapi dugaan praktik gratifikasi pemberian hewan kurban sapi dari sejumlah pihak swasta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi. Sebelumnya diberitakan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menerima hewan kurban sapi. Pemberian itu diberikan dari sejumlah pihak swasta.

“Tentu harus dipastikan bahwa pemberian dari pihak lain kepada penyelenggara negara itu karena ada hubungannya dengan jabatan si penerima. Artinya, apakah si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan si penerima tersebut, ini mesti jelas dulu,” kata Ali Fikri.

Dia menjelaskan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi ada aturan yang melarang praktik yang dimaksud dengan ancaman pidana jika tidak melaporkan kepada pihaknya dalam waktu 30 hari kerja.

“Apabila telah melapor maka tentu akan terbebaskan dari ancaman pidana. Ada di pasal 12B dan 12C undang-undang tipikor,” ucap dia.

Pernyataan Ali Fikri menanggapi dugaan praktik gratifikasi pemberian hewan kurban sapi dari sejumlah pihak swasta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya diberitakan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menerima hewan kurban sapi. Pemberian itu diberikan dari sejumlah pihak swasta.

Salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi M Nuh bahkan menyempatkan diri memilih sapi yang ditujukan padanya sebelum diturunkan dari kendaraan roda empat. “Yang ini nih buat saya ya. Langsung antar saja ke alamat ini,” katanya.

Menurutnya pemberian hewan kurban dari pihak swasta bukan merupakan bentuk gratifikasi. Alasannya, kata dia, hewan kurban yang diterimanya akan dibagikan kepada warga setelah melalui proses pemotongan.

“Oh bukan (gratifikasi), kan motongin buat warga, bukan buat saya. Saya tidak menerima duit. Ini kan proposal atas nama masjid bukan saya,” kata politikus PKS ini.

Selah satu seorang sopir yang mengantar sapi ke gedung DPRD Kabupaten Bekasi enggan mengaku asal empat ekor sapi itu. “Ini empat ekor untuk pimpinan dewan, dari mananya saya kurang tahu, saya hanya disuruh mengantar saja,” kata sopir yang tidak mau menyebutkan namanya.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *