Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Pemkab Bekasi Meningkat dalam Tiga Tahun Terakhir

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Capaian nilai reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2017-2019. Namun demikian, capaian ini tetap menempatkan nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bekasi masuk kategori C.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan, meski tetap kategori C namun progres capaian nilai reformasi birokrasi Pemkab Bekasi menunjukkan peningkatan. Yakni pada 2017 nilainya 51,28, pada 2018 nilainya 56,33 dan pada 2019 nilainya 59,36.

“Ini semua masih termasuk dalam kategori C. Belum mencapai katagori B,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, usai mengikuti rapat virtual Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2020 di Command Center, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Senin (24/8/2020).

Pemkab Bekasi akan menyempurnakan beberapa komponen penilaian yang masih dianggap rendah. Agar pada tahun berikutnya bica mencapai kategori A.

“Dari delapan komponen penilaian, masih banyak komponen yang memiliki bobot nilai rendah. Sehingga harus kita sempurnakan. Terutama terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi fokus dan prioritas kita. Indikatornya bagaimana masyarakat bisa puas terhadap apa yang kita berikan dalam bentuk pelayanan publik,” ungkapnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agusdin Muttakin mengatakan, ada empat strategi implementasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi.

Yakni, yang pertama memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kedua proses bisnis, yaitu memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

“Kemudian yang ketiga yaitu, struktur organisasi. Memastikan organisasi yang paling tepat fungsi dan ukurannya untuk menjalankan proses bisnis dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi,” katanya.

“Dan, yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia (SDM). Memastikan standar kompetensi SDM untuk mengisi stuktur organisasi yang telah dirancang. Semua kegiatan ini tentunya ada pengawasan untuk memastikan setiap aktivitas bebas dari penyimpangan dan risiko pencapaian tujuan,” lanjutnya.

KemenPAN-RB, lanjut Agusdin, akan melakukan persiapan evaluasi reformasi birokrasi pada medio September 2020. Pada tahapan itu, setiap pemerintah kota/kabupaten harus menyiapkan paparan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tindaklanjut rekomendasi tahun lalu.

“Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dilakukan pada pertengahan September nanti secara virtual. Nantinya setiap pemerintah atau kabupaten/kota akan memaparkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan dilanjutkan diskusi pendalaman materi,” jelasnya.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: ilustrasi/ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *