Pemkab dan DPRD Kabupaten Bekasi Siapkan Perda Pembangunan Karakter

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (DPRD) tengah menyiapkan aturan tentang pembangunan karakter. Regulasi yang nantinya menjadi peraturan daerah ini disiapkan untuk meminimalisir potensi perselisihan di antaranya masyarakat.

Peraturan ini dinilai penting lantaran banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang berasal dari berbagai daerah. Perbedaan kebudayaan dari daerah asal berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

“Sebagaimana kita tahu Kabupaten Bekasi itu daerah industri terbesar se-Asia Tenggara. Dengan potensi itu, banyak orang dari berbagai daerah datang dan menetap di sini. Mereka berdampingan dengan warga sini dan warga lainnya yang notabenenya memiliki latar belakang berbeda. Maka di situ potensi perselisihan yang harus diminimalisir,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, Jumat (28/8/2020).

Dari hasil penggalian masalah di lapangan, Ani mengaku Komisi I mendapat sejumlah laporan tentang potensi perselisihan di lingkungan masyarakat. Beberapa di antaranya disebabkan perbedaan latar belakang kebudayaan.

“Kabupaten Bekasi penduduk 3,6 juta orang, memiliki kebudayaan beragam karena dengan banyak perusahaan menjadi potensi untuk warga dari berbagai daerah datang. Dengan keberagaman itu yang jadi rentan dengan konflik horizontal. Atas dasar itu perlu mengikatkan kembali dengan pembangunan karakter dengan wawasan kebangsaaan,” ucap dia.

Dalam regulasi itu, nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk wajib terlibat menguatkan persatuan melalui pembangunan karakter. “Tujuannya untuk menyatukan warga melalui pergerakan pemberdayaan kemasyarakatan. Sehingga kita tidak ada lagi saling curiga, hormat menghormati, harga menghargai nilai atau norma-norma,” ucap dia.

Beberapa pihak yang nanti wajib membentuk pembangunan karakter di antaranya para petugas pendidik, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, pemerintah hingga aparat penegak hukum. “Jadi ini nantinya seperti kurikulum berkeseharian di lingkungan masyarakat. Ibarat pedoman kehidupan bernegara melalui pendekatan pendidikan dan keagamaan,” ucap dia.

Ani mengatakan, regulasi merupakan inisiatif Komisi I yang tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 2020. Hanya saja, karena terkendala pandemi covid-19, kelanjutan pembahasan regulasi ini sempat terhambat.

“Memang harusnya tahun ini sudah dibahas, tapi kemungkinan tertunda dan baru akan dibahas 2021 nanti. Tapi saat ini, naskah akademik rencana peraturan ini tengah dilelangkan. Jadi tahapannya sudah berjalan meski sempat terhambat,” ucap dia.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *