Beri Keringanan, Pemkab Bekasi Gratiskan Denda PBB

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Untuk meringankan jumlah tunggakan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menerbitkan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan itu diberlakukan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penghapusan denda tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 973/Kep 336-Bapenda/2020,  tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bekasi tahun 2020.

Pembebasan denda itu diberlakukan terhadap pembayaran pajak terhutang (SPPT) yang diterbitkan sampai dengan tahun 2020. Kemudian, pembebasan denda itu pun diterapkan untuk pembayaran hutang pajak ke kas daerah Kabupaten Bekasi pada Bank BJB terhitung mulai sejak tanggal 1 September hingga 30 Oktober 2020.

Kepala Bapenda Herman Hanafi menjelaskan, tujuan adanya kebijakan penghapusan denda pada PBB untuk mengajak warga patuh terhadap kewajiban membayar PBB.

“Ini menjadi kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh Pak Bupati tujuannya untuk meringankan, sekaligus meningkatkan kepatuhan warga terhadap kewajibannya. Ini bentuk upaya peningkatan pelayanan juga terhadap warga,” kata Herman, Rabu (23/9/2020).

Dengan kebijakan tersebut, Herman meyakini dapat mengidentifikasi masalah warga yang belum melakukan pembayaran PBB. Dari hasil identifikasi itu, pihaknya bakal menyusun langkah lanjutan untuk memberi kemudahan kepada warga.

“Jadi masalahnya apakah karena keterbatasan biaya, atau kesulitan pelayanan. Hal tersebut masih dalam kajian demi menimbulkan stimulus dari warga. Jadi kami berharap warga untuk melakukan pembayaran PBB, sebab pembayaran pajak ini merupakan sumbangsih untuk pembangunan daerah,” ucap dia.

Herman menambahkan, pada triwulan I, pandemi covid-19 belum berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Hanya saja, pada triwulan II perlu dilakukan sejumlah langkah antisipasi untuk memastikan pendapatan daerah tetap stabil dan pelayanan terhadap para wajib pajak pun optimal.

“Memang dampak dari Covid-19 membuat laju ekonomi melambat. Sehingga perlu pengkajian untuk langkah memberikan keringanan pada masyarakat dalam membayar pajak daerah,” ujarnya.

Pembebasan denda PBB, kata dia, merupakan bagian dari terobosannya untuk memberi keringan bagi wajib pajak. Selain pembebasan denda, pihaknya pun tengah mengkaji beberapa terobosan lainnya seperti memperpanjang batas waktu pembayaran.

“Maka dalam pembahasan juga akan ditentukan keringanan seperti apa yang akan diberikan kepada WP, selain penghapusan denda, apakah nanti akan memperpanjang waktu pembayaran,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pembayaran pajak daerah dan retribusi diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan di Kabupaten Bekasi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

“Karena ini menyangkut kepada kewajiban masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak, maka nantinya setelah dilakukan pengkajian, akan diserahkan kepada bupati untuk memutuskan seperti apa kebijakan yang akan diambil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Khususnya pajak daerah yang menjadi PAD,”  tutup Herman.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto: Rz/djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *