Di Kawasan Industri Terbesar Asia Tenggara, 220.000 Warga Kabupaten Bekasi Nganggur

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Sebanyak 220.000 warga Kabupaten Bekasi tidak memiliki pekerjaan atau menganggur . Tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi berbanding terbalik dengan label sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara.

“Angka pengangguran di kita masih di angka 11,9 persen dari angkatan kerja. Sekitar 220.000-an orang. Relatif tetap angkanya meskipun naik dibanding sebelum pandemi,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/10/2021).

Menurut dia, angka pengangguran itu merupakan hasil penghitungan pihaknya kemudian disandingkan dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan catatan Disnaker 2020, d Kabupaten Bekasi terdapat 7.339 perusahaan. Namun, banyaknya perusahaan rupanya tidak menjamin persoalan jumlah pengangguran dapat terselesaikan. Bukannya menurun, jumlah pengangguran ini justru meningkat signifikan.

BPS mencatat pada Agustus 2020, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menembus angka 11,54 persen dari angkatan kerja atau sebanyak 212.435 orang. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan 2019 lalu yang mencapai angka 8,4 persen atau 158.958 orang.

Kemudian tahun ini angka tersebut tak kunjung menurun, bahkan berpotensi bertambah seiring pandemi yang belum juga berakhir. Terlebih di beberapa sektor, pemutusan hubungan kerja masih terjadi.

Achmad Noor, pemerhati ketenagakerjaan Bekasi mengatakan, tingginya pengangguran salah satunya disebabkan karena minimnya komitmen pemerintah daerah. Berbagai balai latihan kerja yang dibangun selama ini pun tidak mampu mencetak tenaga kerja yang sepenuhnya dibutuhkan oleh industri.

“Balai yang dimiliki pemerintah hanya mampu mencetak puluhan orang, sedangkan jumlah pengangguran capai ratusan ribu. Mau sampai kapan pengangguran ini dapat terserap. Bahkan biaya membuat balai latihan kerja, operasionalnya dan segala kebutuhannya bisa jadi tidak sebanding dengan angkatan kerja yang dihasilkan,” kata dia.

Tingginya pengangguran di Bekasi ini dibarengi dengan transmigrasi yang tidak terkendali. Banyak warga luar daerah yang bekerja di ribuan pabrik di Bekasi. Tidak berselang lama, pekerja itu akhirnya memiliki KTP Kabupaten Bekasi.

“Kalaupun di suatu perusahaan itu isinya warga ber-KTP Bekasi, bisa jadi sebenarnya bukan warga lokal atau warga setempat. Tapi warga luar yang bekerja di Bekasi. Sebetulnya tidak masalah, tapi bagaimana dengan industri sebanyak ini, warga lokalnya bisa mendapat pekerjaan, bukan malah menganggur,” ucap dia.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengakui pengangguran menjadi persoalan serius di Kabupaten Bekasi. Untuk itu, dirinya bakal mengumpulkan seluruh pengusaha besar dan pengelola kawasan dalam pembahasan pengangguran ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kata dia, akan menekankan alokasi minimal 30 persen warga lokal di setiap perusahaan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bekasi no 09 tahun 2019 tentang perluasan kesempatan kerja.

“Besok saya akan kumpul dengan seluruh pengusaha yang besar dan pengelola kawasan, saya ingin menagih yang 30 persen lokal tenaga kerja, tapi ingin kongkret lah gitu ya,”ujar dia.

Dan mengakuii, regulasi yang mengatur kesempatan kerja bagi warga lokal itu tidak dimaksimalkan. Aturan tersebut hanya diterbitkan lalu disosialisasikan namun tidak ditindaklanjuti. Kendati perekonomian belum sepenuhnya pulih, namun komitmen mempekerjakan warga lokal tetap harus diperjuangkan.

“Nanti kami ingin warga lokal itu bekerja dengan nyata. Jadi tidak hanya melempar perbup, sosialisasi lalu selesai, tapi akan kami tagihkan. Nah mudah-mudahan dengan kuota 30 persen dari masyarakat Bekasi ini bisa menyerap pengangguran yang terjadi peningkatan pengangguran di masa pandemi,” ucap dia.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto:
 ilustrasi/ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *