Didesak Selidiki Politik Uang Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Ini Kata KPK

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menyelidiki dugaan politik uang pada proses penetapan Wakil Bupati Bekasi. Desakan itu datang dari Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi.

“Kami menduga ada transaksi di situ dan kami minta KPK untuk menelusuri dugaan politik uang dalam pengangkatan jabatan tersebut,” kata Koordinator Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi Refangi Hidayatullah di Cikarang, Senin.

Refangi mengungkapkan dugaan transaksi uang sudah terjadi sejak awal proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada 18 Maret 2020 lalu.

Pada pemilihan wakil bupati yang dikemas panitia pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melalui skema pemungutan suara anggota legislatig itu diduga terjadi transaksi uang pada.

Sementara satu calon lainnya merasa tidak pernah mendaftarkan diri pada kontestasi politik tersebut hingga kemudian melayangkan gugatan hukum ke Polda Metro Jaya yang teregister dengan nomor LP/1980/III/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ pada 24 Maret 2020 terkait dugaan pemalsuan surat sesuai pasal 263 KUHP.

“Kami menduga ada ‘pengkondisian’ dari salah satu calon yang menang pemilihan dengan skor 40-0 itu. Seluruh anggota dewan yang mencoblos diduga sudah ‘diamankan’ dengan iming-iming uang,” ujar dia.

Dia juga menduga transaksi politik itu berlanjut kemudian sebab Kemendagri yang tadinya menolak hasil pemilihan tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

“Padahal Pemprov Jabar dan Kemendagri sudah menolak hasil pemilihan karena ada cacat prosedural namun mengapa justru malah mengesahkan hasil pemilihan yang inkonstitusional itu. Ini ada apa, kami berharap KPK berani mengusut dugaan transaksi uang ini,” ucapnya.

Pada Rabu 27 Oktober 2021 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Wakil Bupati Bekasi Ahmad Marjuki berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Kemendagri. DPRD Kabupaten Bekasi kemudian menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Paripurna terkait usulan Bupati Bekasi secara definitif.

Kebijakan itu menuai protes keras dari kalangan mahasiswa yang secara tegas menolak surat keputusan tersebut. Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terkait penolakan terus berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta Pusat sejak pengesahan penetapan jabatan yang dimaksud.

“Wakil Bupati Bekasi versi DPRD Kabupaten Bekasi ini jelas bukan pilihan rakyat namun dipilih atas retrorika dagelan dari anggota dewan semata. Sudah jelas kami melakukan penolakan dan kita secara tegas menolak SK Wakil Bupati yang sarat konspirasi ini,” tegas Refangi.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mempersilakan aktivis mahasiswa mengadukan dugaan transaksional yang dimaksud dengan membuat laporan disertai data awal kepada layanan saluran pengaduan KPK.

“Setiap penanganan perkara oleh KPK tentu berawal dengan adanya laporan masyarakat. Silakan laporkan, nanti kami akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima,” katanya.

Setelah itu, kata Ali, dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi serta data tersebut. Apabila hasilnya ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qudratullah mempersilakan mahasiswa untuk menyampaikan apsirasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Menurut kami SK Mendagri terkait Wakil Bupati Bekasi ini sudah sesuai dengan aturan. Banyaknya penolakan ini sebagai bagian dari iklim demokrasi, jadi tidak masalah ada sejumlah reaksi,” kata dia.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto:
 ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *