Akses Jalan Ditutup, Warga Kampung Baru Gelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota 5/5 (1)

Jakarta Timur, Djapos.com – Ratusan warga Kampung Baru, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung,  Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dan dilanjutkan ke Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu, (21/11/2018).

Dalam aksinya tersebut, warga Kampung Baru mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1323 Tahun 2017, tentang pembebasan lahan Jalan MHT yang terletak di Kampung Baru RT 011 dan 016 RW 07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, kepada Nurdin Tampubolon.

Alasan warga Kampung Baru mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera mencabut Keputusan Gubernur tersebut, karena keputusan itu merupakan dasar hukum bagi Nurdin Tampubolon, dalam menutup akses jalan umum bagi warga.

Tidak hanya itu, warga juga mengungkapkan tidak pernah menyetujui atau tidak pernah menyatakan persetujuannya atas penutupan jalan di RT 011 dan 016 RW 07 Kelurahan Kayu Putih.

“Kami tidak pernah memberikan persetujuan apapun atas penutupan akses jalan warga,” ujar Irdhana, salahsatu warga Kampung Baru, pemilik rumah yang pagar samping rumahnya terhalang oleh dinding proyek.

Untuk diketahui sebelumnya, Nurdin Tampubolon adalah pemegang saham pada PT. Nurdin Tampubolon Fam (NTF) yang juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), sekarang menjadi fraksi PDIP.

Nurdin Tampubolon melalui PT. NTF membebaskan lahan yang berada di RT 011 dan 016 RW 07 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur untuk kepentingan pembangunan gedung kantor.

Ketika adanya PT. NTF hendak membebaskan lahan jalan warga, PT. NTF pernah melakukan sosialisasi kepada warga. Namun demikian, meskipun warga tidak pernah menyetujui untuk pembebasan lahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta tetap mengeluarkan keputusan pembebasan lahan tersebut kepada Nurdin Tampubolon.

Berdasarkan hal itulah, maka warga bersama dengan Aliansi Masyarakat Peduli Warga Kampung Baru (AMPWKB) menuntut agar DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1323 Tahun 2017.

 

Reporter : HAR

Foto : dok/DJP/HAR

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *