KPK Didesak Tingkatkan Status Pihak Lain yang Terlibat Kasus Suap Proyek Meikarta 5/5 (6)

Jakarta, djapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk meningkatkan status sejumlah saksi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta yang melibatkan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan keempat anak buahnya.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap kelima terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Bandung, pada 27 Februari 2019 lalu, Jaksa KPK menyebutkan keterlibatan sejumlah pihak lain. Dalam beberapa kali sidang Jaksa KPK juga menghadirkan pihak lain tersebut sebagai saksi.

“Hari ini, kami LSM GMBI meminta dan mendesak pimpinan KPK untuk menetapkan para saksi saksi kasus proyek Meikarta untuk dijadikan tersangka,” kata Samsudin saat beroasi untuk menagih janji penyelesaian kasus suap perizinan mega proyek Meikarta milik Lippo Group, di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan Selasa, (9/7/2019).

Aksi unjuk rasa LSM GMBI Kabupaten Bekasi di gedung KPK, Jakata, Selasa (9/7/2019).

Samsudin menyebut sejumlah oknum anggota dewan diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. “Selain belasan oknum anggota dewan, kami juga minta status hukum Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja selaku saksi kasus meikarta oleh KPK,” ujarnya.

Pasca vonis terhadap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan keempat anak buahnya pada 29 Mei 2019 lalu, hingga belum ada kejelasan kasus suap perizinan proyek Meikarta terhadap pihak lain yang Diduga terlibat.

Seperti diketahui, dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta Neneng dinyatakan terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu sehingga divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan. Sedangkan, keempat anak buah Neneng yang merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Ketika proses kasusnya bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung, Jaksa KPK mengatakan, bahwa dalam kasus Meikarta, semua peran yang terlibat suap ikut bertanggung jawab secara pidana,” ucap Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Bekasi, H.R Gunasin.

“Kita minta KPK jangan main setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi. Jangan sebatas pihak eksekutif, tapi legislatifnya juga diproses karena sebelumnya sudah ada anggota Dewan yang mengembalikan duit, termasuk ada pengakuan Pansus RDTR soal bagi-bagi uang Meikarta,” sambung pria yang biasa disapa Boksu ini.

Selain dugaan keterlibatan oknum anggota dewan Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, KPK juga diminta mengungkap dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Jawa Barat yang terungkap dipersidangan telah menerima sejumlah uang untuk membantu memuluskan perizinan Meikarta.

“Semua itukan terkuak di persidangan dari para saksi-saksi yang terlibat dalam pusaran suap perizinan Meikarta. Jadi kita minta KPK untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya dengan tuntas sehingga publik khususnya masyarakat Bekasi tidak bertanya-tanya tentang proses hukum suap Meikarta,” kata Boksu.

Ray – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Djapos.com

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *