Berdirinya Pokja Wartawan Kab. Bekasi Jadi Sorotan

Berdirinya Pokja Wartawan Kab. Bekasi Jadi Sorotan Banyak Pihak

Ditunggu Eksistensi dan Bukti Kerja Nyata

 karman copy

 Oleh : Ray. RA, Tedi

Bekasi, Djapos.com – Kurang lebih hampir dua bulan Kelompok Kerja (Pokja-red) Wartawan Kab. Bekasi berdiri, namun keberadaan Pokja belumlah dirasakan sepenuhnya oleh para wartawan. Sehingga menjadi perbincangan serta mendapatkan sorotan berbagai macam pihak, baik itu dari media dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di Kab. Bekasi.

Ketua LSM JMPD (Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi) Zuli Zulkipli saat dimintai pendapatnya mengenai terbentuknya Pokja Wartawan, mengatakan, ”Semua lini sedang di tata untuk mengarah ke lingkaran kekuasaan dan buat saya itu sah-sah saja, sepanjang media yang ada itu tetap memiliki sikap kritis membangun, demi perbaikan serta kesejahteraan rakyat di Kab. Bekasi.”

Zuli melanjutkan, “Dan media tidaklah boleh dijadikan alat penguasa dalam memarjinalkan aspirasi rakyat, karena yang saya lihat saat ini media lokal sudah terbaca arahannya dan kita dari masyarakat tidak menginginkan hal seperti itu.”

“Insan media haruslah bisa menjadi corong, untuk selalu tetap menjaga harmonisasi dan selalu kritis dalam upaya mengemban amanat rakyat dan memberikan informasi yang sesuai dan akurat. Intinya jangan mudah terbeli demi Bekasi yang lebih baik,” papar Zuli kepada djapos.com

Ikut pula memberikan masukan, yaitu Ketua Ikatan Masyarakat Bersatu (IMBAS) Drs. Erwan karena menurutnya, ”Pengertian kelompok kerja itu adalah upaya untuk meningkatkan kinerja, misalnya pembentukan Pokja Wartawan seharusnya tetap independen.”

”Kalau Pokja yang dibentuk berdasar SK Bupati, berarti akan bicara tentang gaji dan pastinya harus diberi gaji, karena Pokja Wartawan Kab. Bekasi di bentuk melalui SK Bupati,” lanjut Erwan.

Masih menurut Erwan, “Sekarang akan timbul pertanyaan dari berbagai kalangan, SKPD mana yang mau menandatangani pengeluaran untuk gaji pokja tersebut? Dan wartawan yang tergabung dalam Pokja itu wartawannya Bupati apa wartawannya media berdasarkan tugas dari Pemred? “

“Jika hal ini sampai terjadi jelas akan menimbulkan diskriminasi atau pengkotakan terhadap Pers itu sendiri,” tegas Erwan.

Anwar Uban selaku Kordinator Liputan Media Kupas Tuntas juga memberikan tanggapannya terkait keberadaan Pokja. Dimana Pokja harus memiliki integritas yang tinggi serta memiliki program kerja yang jelas, baik itu jangka pendek maupun program kerja jangka panjang.

”Jangan sampai keberadaan pokja menjadi ajang azas manfaat oleh oknum yang nantinya akan mempecah belah serta menjadi sorotan publik. Karena Pokja merupakan kelompok kerja bagi wartawan, minimal harus punya target kerja yang harus dipaparkan, baik secara langsung atau melalui ekpose oleh semua lapisan media yang ada di Kab. Bekasi, “singkatnya kepada djapos.com

Menanggapi adanya pertanyaan dari berbagai elemen, baik dari media ataupun lembaga swadaya masyarakat, Karman Supardi selaku Ketua Pokja Wartawan Kab. Bekasi, menjelaskan, bahwa saat ini Pokja yang terbentuk secara demokratis sekitar 45 hari lalu itu baru sebatas menyusun kepengurusan Pokja. Susunan pengurus terdiri dari berbagai perwakilan media elektronik, cetak dan online, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 bidang atau divisi. Masing-masing bidang atau divisi diisi 5 orang dengan 1 orang Ketua dan 4 anggota.

Pasca Idul Fitri nanti baru akan di verifikasi media yang benar-benar eksis. Dan selanjutnya mendata wartawan yang bertugas berdasarkan data media yang sudah terdaftar di Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kab. Bekasi untuk menjadi anggota Pokja.

”Kita juga akan melakukan Deklarasi (bukan pelantikan, apalagi dilantik oleh B1) sebagai bagian dari sosialisasi eksistensi Pokja, Setelah itu, kita adakan penyusunan AD/ART berikut program kerja selama 2 tahun melalui Rapat Kerja (Raker) selaras dengan visi dan misi organisasi sebagai lembaga profesi yang menjadi tempat para jurnalis bernaung,” papar Karman.

Masih menurut Karman, “Pokja Wartawan Kab. Bekasi adalah sebuah wadah pemersatu bagi semua jurnalis dari media manapun yang ditugaskan menjalankan tugas jurnalistiknya di wilayah Kab. Bekasi. Harapan saya kedepan, Pokja akan semakin solid dan banyak memberikan kontribusi utuk pembangunan Kab. Bekasi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Budaya solidaritas di dalam Pokja harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan. Sebab, keberadaan wartawan di Kab. Bekasi menjadi salah satu alat dan fungsi kontrol sosial yang efektif atas kinerja pemerintah dan legislatif.”

Lanjut Karman, ”Pokja sebagai wadah pengikat dan pemersatu wartawan di Kab. Bekasi mesti menjadi solusi dari setiap kendala yang dihadapi setiap jurnalis dalam menjalankan profesinya. Suasana hangat dan penuh keakraban harus terus terjalin di Pokja Wartawan Kab. Bekasi dan terus dipertahankan supaya inovasi dan ide baru yang positif dan timbul bisa terakomodir.”

“Terkait kegiatan konsolidasi internal pengurus Pokja, berupa santunan yatim piatu dan buka bersama di Hotel Grand Zuri, pada hari Jumat (10/7/2015), kegiatan itu dapat diselenggarakan bukan karena banyak dana, apalagi memakai dana APBD. Semua itu didapat melalui lobi dan relationship yang sudah lama terbangun. Pokja mendapatkan banyak sponsor dari swasta sehingga dapat mengadakan kegiatan dan sedikitnya bisa berbagi dengan sesama di bulan suci penuh berkah ini,” tutup Karman kepada djapos.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *