Dirasa Kurang, Panwaslu Kab Bekasi Diminta Giatkan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada

 berita foto 117

Oleh : Ray, Her

Bekasi, Djapos.com – Acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Tokoh Pemuda se-Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bekasi di Hotel Citra Inn, Cikarang Selatan, Selasa (17/01/2017) kemarin, dinilai kurang maksimal.

Salahsatunya adalah Abad Abdullah, SE, salah satu tokoh pemuda KNPI perwakilan Kecamatan Serang Baru yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Saya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kab Bekasi tersebut, Karena apa yang dilakukan oleh Panwaslu Kab Bekasi saat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada tokoh pemuda ataupun tokoh masyarakat. Diharapkan nanti dapat mentransfer ilmu pengetahuannya tentang pilkada kepada masyarakat umum.” kata Abad usai acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Tokoh Pemuda se-Kabupaten Bekasi.

Masih menurut Abad, arahannya tentu kepada partisipatif dari masyarakat itu sendiri, karena sekarang ini kan hasrat masyarakat untuk memilih itu sedikit sekali, jadi perlu adanya sosialisasi lebih menyeluruh lagi.

berita foto 117-2“Saya juga ingin mengkritisi sosialisasi yang dirasa kurang menyeluruh terhadap masyarakat, sehingga masih banyak temuan adanya penyelewengan ataupun pelanggaran yang ada di pelosok desa. Misalnya sampai hari ini saja kita masih khawatir akan terjadinya money politik. Sebagaimana kita ketahui bersama, money politik merupakan suatu pelanggaran terhadap Pilkada,” ujarnya.

Ada beberapa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh tim kampanye dari pasang calon tersebut. Seperti dengan sengaja menempel gambar ataupun spanduk di sembarang tempat, baik di pohon ataupun di tempat sarana ibadah.

“Hal seperti itu kan jelas tidak boleh dan seharusnya jangan dibiarkan. Untuk itu dibutuhkan ketegasan dari Panwas, baik itu dari tingkat kecamatan dan desa,” lanjut Abad.

Mengenai adanya temuan-temuan yang sudah terjadi, sampai hari ini progresnya tidak pernah kita ketahui. Karena dikhawatirkan pelanggaran seperti itu kedepannya bisa terulang lagi, kalau sampai tidak ditindak dengan tegas.

“Maka sanksi sosial itu jauh lebih berat dan jika ada pasangan calon yang melanggar harus di diskualifikasi atau diberikan teguran keras supaya publik mengetahui secara keseluruhannya,” imbuh Abad kepada djapos.com.

Ditempat terpisah, Nur Jaya, SE, dari Divisi Pengawasan Panswalu Kab Bekasi saat dimintai keterangan lebih lanjut mengatakan, bahwa Panwaslu sudah melakukan sosialisasi untuk partisipatif pemilih. Baik itu kepada tokoh agama atau pengurus DKM serta kepada tokoh pemuda dan juga tokoh masyarakat.

“Karena tujuan kita adalah mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam hal pengawasan pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 nanti. Untuk itu mari bersama kita jaga serta awasi, agar nanti jangan sampai terjadi kecurangan,” kata Nur Jaya.

Jika nanti ditemukan adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon tersebut, maka bisa langsung melaporkan kepada Panwas terdekat. Baik di tingkat desa ataupun juga kecamatan, supaya nanti ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten.

Mengenai adanya laporan tentang pelanggaran, sejauh ini Panwaslu tetap merespon dengan sangat  baik.

“Sejauh ini laporan yang masuk, baik itu dari masyarakat ataupun pelapor yang langsung datang sendiri ke kantor Panwaslu tetap kita respon. Dan pastinya laporan tersebut akan ditanggapi oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tingkat Kabupaten. Namun jika meraka hanya melaporkan ke tim Panwascam, tetap akan diterima,” pungkasnya.

Baca Berita Sebelumnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *