Diduga Salahgunakan Anggaran, Kades Karang Asih di Laporkan Ke Kejari Cikarang

Ketua BPD Desa Karangasih, Sofyani Hasim (berpeci) bersama Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Kabupaten Bekasi Anwar Soleh (berdasi) saat penyerahan dokumen LKPD/LPPD.

Bekasi, Djapos.com – Pemerintahan desa merupakan tonggak penting dalam setiap pembangunan, serta memiliki peranan untuk mengawal dan melaksanakan pembagunan Negara berkelanjutan ditingkat wilayah masing masing, agar dalam setiap pelaksanaannya tepat guna dan tepat sasaran.

Pengelolaan pembangunan desa mendapat dukungan penuh dengan bantuan anggaran baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah. Mengingat dalam hal bantuan dana desa atau sumbangsih subsidi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak yang di kembalikan lagi kepada masyarakat melalui desa.

Dengan harapan pengelolaan pembangunan desa, agar lebih maksimal dan terukur tingkat perkembangannya. Karena pemerintah desa dalam hal ini sebagai pengguna dan atau pengelola anggaran desa, yang memiliki tugas pokok dan fungsi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Perencanaan Belanja Desa (RAPBDes) yang direncanakan melalui Musyawarah Desa dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian menjadi rel pelaksana Pembangunan Desa.

Seperti dikatakan Ketua BPD Desa Karangasih, Sofyani Hasim kepada djapos.com, bahwa RAPBDes yang telah disepakati merupakan kaidah utama dalam pelaksanaan pembangunan, dan akan tertuang dalam Laporan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Desa (LKPPD) atau SPJ pertermin sebagai bagian dari Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2016 Pasal 27 hurup c.

Dari dasar tersebut sesuai dengan amanah Undang Undang, BPD Karangasih sebagai Lembaga yang dilindungi Undang-undang memiliki kewajiban untuk meminta laporan pelaksanaan kegiatan atau LKPPD/SPJ Desa Karangasih sebagai bagian dari kontrol terhadap penggunaan keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karangasih.

“Kami sudah beberapa kali melakukan upaya baik secara tertulis, ataupun melalui surat lembaga BPD dan secara langsung, namun kepala Desa dan Sekdesnya sama sekali tidak memberikan respon atau tanggapan. Kita sama sekali tidak dihargai, artinya secara tidak langsung Kades dan Sekdes telah mengangkangi UU No.6 Tentang Desa Tahun 2016,” ujar Sofyani Hasim.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris BPD Desa Karangasih, Dodi Sanjaya, dengan menguatnya terhadap dugaan tersebut maka kami menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) untuk mendalami serta melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Terhitung sejak tahun 2012 hingga 2017 kepala Desa Karangasih banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, sehingga Kades Karang Asih beserta Sekdesnya layak untuk di periksa dan kami semua sudah siap memberikan kesaksian demi tegaknya kebenaran.

“Karena selama ini Kades dan Sekdes tidak dapat memberikan dan menunjukkan LKPPD/SPJ secara lengkap dan terperinci. Bahkan bukti-bukti belanja barang dan jasa, sama sekali tidak dilampirkan,” ungkap dody kepada djapos.com.

Ditempat terpisah, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) Kabupaten Bekasi Anwar Soleh, menghimbau agar Kepala Desa dan Sekdes Karang Asih untuk segera diperiksa oleh Kejasaan Negeri (Kejari) Cikarang.

“Dan pada hari ini Selasa 6 Juni 2017 kita selaku Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi akan langsung melaporkan dan menyerahkan berkas serta bukti kepada Kepala Kejari Cikarang. Dengan dugaan Kepala Desa dan Sekdesnya telah melakukan penyalah gunaan anggaran. Karena anggaran yang telah direalisasi pada tahun 2016 oleh Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sejumlah Rp 3.083.879.000,” kata Anwar.

Ini merupakan nilai anggaran yang sangat signifikan, namun dari hasil informasi dan investigasi Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan pengalokasiannya.

Sehingga dari hasil kajian serta informasi berbagai sumber yang dapat kami percaya, bahwa Kades dan Sekdes Karang Asih di duga kuat telah melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan Anggaran Desa tahun 2016.

“Untuk itu kami menghimbau kepada Kejaksaan Negeri Cikarang untuk mengusut tuntas kasus ini hingga terang benderang. Selain itu segera panggil dan periksa Kepala Desa Karangasih Asep Mulyana dan Sekretaris Desa Efendi salam, demi terciptanya penegakan supermasi hukum sesuai dengan amanah Undang Undang yang ada di Negara Republik Indonesia,” terang Anwar Soleh. 

 

Reporter : Ray

Foto : dok/DJP/r4y

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *