⁠⁠⁠Jika Rekomendasi Tidak ‘Digubris’, Dua Pimpinan Dewan Wacanakan Hak Interpelasi

Foto berita 169-2
Wakil Ketua II DPRD Kab. Bekasi, H. Daris (kiri) dan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bekasi, H. Jejen Sayuti (kanan).

Cikarang Pusat, Djapos.com – Sebanyak 23 rekomendasi dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaporan ABPD (P2APBD) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2016, Senin (31/07/2017).

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris, SH, menegaskan, rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap P2APBD Kabupaten Bekasi tahun 2016 agar ditindaklanjuti oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

“Harusnya setiap rekomendasi ditindaklanjuti, karena rekomendasi ini hasil kerja DPRD yang tidak sedikit mengeluarkan  biaya uang rakyat. Kita membuat rekomendasi ini bukan hasil tidur,” tegasnya.

Lanjut Daris, DPRD tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi terhadap temuan-temuan dalam laporan P2APBD. Akan tetapi, lanjut pria dari partai Gerindra ini, DPRD mempunyai hak yang bisa digunakan jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

“Ada hak interpelasi, hak angket, kita punya hak itu. Kalau kita sepekat rekomendasi kita terus-terusan tidak digubris sama sekali, tidak menutup kemungkinan kita gunakan hak itu,” tuturnya.

Senada dengan H. Daris, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi, H. Jejen Sayuti meminta kepada Bupati Bekasi menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan DPRD. Menurut pria dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, rekomendasi tersebut merupakan hasil dari temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) P2APBD.

“Saya sepaham dengan H. Daris, karena ini temuan dewan yang bahkan ada beberapa sudah masuk keranah hukum. Tidak menutup kemungkinan hak itu akan kita gunakan. Ya bisa saja lah,” ujarnya.

Untuk diketahui dari 23 rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap P2APBD Kabupaten Bekasi 2016 diantaranya, terkait realisasi keuangan dan fisik pembangunan jembatan bagedor, pemindahan tiang listrik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), realisasi keuangan dan fisik pemeliharaan mess mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, di Jogjakarta dan di Bandung pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *