Kejari Kab Bekasi Berupaya Cegah Penyimpangan Dana Desa

Satu Desa Terindikasi Fiktif

Risman Tarihoran, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari)  Kabupaten Bekasi mengaku terus berupaya melakukan pengawalan dan pencegahan penyimpangan atau penyelewengan dana desa di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal itu dikatakan Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran kepada awak media usai menghadiri acara Sosialisasi Pengawalan dan Pengamanan Implementasi Dana Desa oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kamis (24/08/2017) di gedung Wibawamukti, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Kami terus berupaya melakukan pengawalan untuk mencegah penyimpangan dana desa. Agar semua dana tersebut bisa efektif dan tepat dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan dana desa di Kabupaten Bekasi Bekasi sudah terlaksana dengan baik di tahun 2016 lalu. Kehadiran TP4D bisa diharapkan dapat membuat penggunaan dana desa bisa tepat dengan sasaran.

“Cuma ada satu atau dua yang bermasalah dimana pelaksanaannya kurang tepat sasaran. Untuk itu kita hadir supaya hal tersebut tidak terjadi di tahun 2017. Kita memotivasi dan men-suport para Kades (Kepala Desa-red) untuk melakukan pembangunan dengan baik,” jelas Risman.

Saat disinggung jika adanya temuan dan penyimpangan realisasi dana desa, kepada awak media Risman mengaku akan melihat sejauh mana temuan penyimpangannya. Namun, lanjut dia, Kejaksaan terus berupaya dalam pencegahannya.

“Kan ada temuan yang menyalahi administrasi, ada yang menyalahi prosedur dan ada juga yang betul-betul menyimpang dari aturan, yang merugikan negara. Nah itu harus diklasifikasikan. Kalau ada yang menyimpang sampai merugikan keuangan negara kita akan tindak. Tapi ini kan kita berusaha untuk pencegahan” katanya.

Saat ditanyakan apakah pernah ada pengaduan penyimpanga dana desa di lembaga yang dipimpinnya, pria berkacamata ini mengaku ada yang melakukan pengaduan penyimpangan dana desa.

“Pengaduan ada, kita sedang melakukan penyelidikan juga ada. Penyimpangannnya ada satu desa yang terindikasi fiktif. Yang laporin juga apa itu namanya perwakilan desa, ya BPD (Badan Permusyawaratan Desa-red). Tapi kita harus menghormati azas praduga tak bersalah,” tutupnya.                   

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *