Terkait Anjloknya PAD dari PT BBWM, Dewan ini Minta Anggota Banggar Kritis Dalam Forum Resmi

Muhtadi Muntaha, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Anggota Badan Angaran (Banggar), Muhtadi Muntaha meminta kepada Dewan yang tergabung dalam Banggar menggunakan hak dan fungsi kontrol dalam forum resminya.

“Jangan hanya vokal di luar tapi diforum resmi Banggar malah gak ada suara kritisnya terhadap PT. BBWM. Gunakan hak dan fungsi kontrol ketika disitu ada pihak PT. BBWM,” singgung Muhtadi yang juga Sekretaris Komisi I dalam pesan singkatnya kepada Djapos.com.

Muhtadi juga menghimbau anggota Dewan bekerja sesuai bidang komisinya masing-masing sesuai ranah mitra kerjanya. Menurut dia, anggota Dewan juga lebih baik mengawal mitra kerja komuisinya daripada mengkritisi mitra kerja komisi lain.

“Kalau itu Komisi IV, maka sebaiknya kritisi saja Dinas Kesehatan yang mengajukan anggaran pembangunan kantor Puskesmas Bahagia Kec. Babelan yang sekarang sudah berdiri megah. padahal itu tanah milik Yayasan Attaqwa. Jadi mari kita urus awak dewek saja, gak boleh lompat pagar,” ujar Muhtadi tanpa menyebutkan dewan yang dimaksud.

Saat disinggung bagaimana bisa anggota Banggar mengkritisi perusahaan pelat merah tersebut jika tidak hadir dalam rapat dengan Banggar, politisi dari PAN ini mengatakan tidak ada rapat yang tidak dihadiri dinas terkait, kalau tanpa sepengetahuan pimpinan.

“Lagi pula emangnya rapat Banggar dengan pihak BBWM hanya ada di bulan Oktober 2017 saja, kan usia Banggar sejak oktober tahun 2014,” cetusnya.

Foto Illustrasi.

Sebelumnya diberitakan anggota Banggar, Nyumarno mengkritisi anjloknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBWM. Menurut Nyumarno hingga awal November 2017 perusahaan pelat merah tersebut belum melaporkan keuangannya kepada Pemkab Bekasi. Dijelaskan Nyumarno, pada tahun 2017 ini, target pendapatan dari PT. BBWM ditargetkan sekitar Rp 12 miliar.

Nyumarno juga menegaskan meski sudah ada pemisahan dengan PT Odira Energy Persada (OEP) ditahun 2016, pendapatan yang dihasilkan PT. BBWM tidak ada peningkatan dan malah terus menurun.

“Artinya kalau selalu merosot ada apa ini?  Pada pembahasan APBD Perubahan 2017 kemarin, BBMW juga tidak hadir dan tidak menunjukan sejauh mana keuangannya hingga kuartal Oktober 2017,” kata Nyumarno yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.

Politikus PDIP tersebut juga menyakini adanya persoalan di perusahaan pelat merah tersebut hingga turunnya pendapatan dalam kurun waktu lima tahun belakang.

“Kalau tidak mau mengurus BUMD ini dengan baik, mending pada mengundurkan diri saja itu para Direksi BBWM, agar bisa diganti seluruh Direksi nya. Ini kami sudah panggil, tapi belum hadir, kalau mereka belum hadir bagaimana kami bisa tahu persoalannya. Bagaimana Bangar bisa mengetahui apa penyebab mereka bisa terus turus turun,” singgungnya.

Untuk diketahui pada tahun 2012, Pemkab Bekasi menerima PAD dari penghasilan PT. BBWM sebesar Rp 70 miliar, pada tahun 2013 sebesar turun menjadi Rp 37 miliar, di tahun 2014 sebesar Rp 30 miliar, pada tahun 2015 kembali turun dimana PAD nya turun drastis menjadi sebesar Rp 14 miliar dan di tahun 2016 anjlok sebesar Rp 11,5 miliar.          

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *