Terkait Alih Fungsi Lahan, Kepala BPN Kab Bekasi Diduga Tabrak Aturan

Aksi warga Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi memasang spanduk sebagai aksi penolakan pembebasan lahan mereka.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo diduga kuat mengabaikan Peraturan Kepala BPN RI No 2 Tahun 2011 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pertimbangan Teknis Pertanahan bagi lima perusahaan (pemohon) untuk menguasai 1800 hektare lebih lahan pertanian di Kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Pusat,  untuk agro industri.

Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh pemohon sebelumnya keluarnya izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pertimbangan Teknis Pertanahan bagi lima perusahaan itu, Kepala BPN Kabupaten Bekasi diduga kuat melanggar aturan yang ada, yakni Peraturan Kepala BPN RI No 2 Tahun 2011,” kata Gunawan, Tokoh Masyarakat Cikarang Timur, Senin (05/2/2018) lalu.

Pasalnya, terang Gunawan, di dalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan dalam Proses Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan, BPN harus meneliti diantaranya adalah identititas pemohon dan Bidang usaha sesuai dengan Izin Usaha yang dimiliki.

“Namun kenyataannya, perusahaan yang mendapatkan izin lokasi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang property (real estated-red) bukan agro industri sehingga diduga kuat Kepala BPN Kabupaten Bekasi mengabaikan hal-hal itu,” tegasnya.

Sebelumnya, polemik turunnya izin lokasi kepada PT. Mega Profita Abadi, PT. Trimulya Utama Sukses, PT. Kencana Kemilau Bintang, PT. Panca Surya Energi dan PT. Mitra Karisma Luhur dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menguasai 1800 hektare lebih lahan pertanian di Kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Pusat untuk agro industri terus mencuat.

Pasalnya, kelima perusahaan tersebut belakang diketahui merupakan anak perusahaan dari salah satu  pengembang besar di Kabupaten Bekasi yang bergerak di bidang real estate. Masyarakat khawatir alih fungsi lahan dari zona pertanian menjadi pemukiman perkotaan akan terjadi di wilayah tersebut.

Sementara, Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo, saat dimintai tanggapan terkait hal ini mengatakan dirinya sedang dalam perjalanan ke Bandung. “Senin depan aja ya mas. Saya sedang meluncur ke bandung untuk Rakerda sampai Jum’at,” ujarnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *