Tak Tahu Ada Regulasi yang ‘Ditabrak’, Dinas PUPR Kab Bekasi Akui Kurang Wawasan

Terkait Proyek Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 lantai tahap pertama

Pusat perkantoran Pemkab Bekasi terlihat megah. Di kawasan ini (belakang gedung Bupati) rencananya akan di bangun gedung 16 lantai, meskipun gedung yang ada saat ini sudah megah.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, mengaku tidak mau berkomentar banyak terkait gugatan yang akan dilakukan pemenang proyek pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi 16 lantai tahap pertama.

“Ya itu kan hak mereka,” kata Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Senin (09/4/2018) saat ditanya wartawan terkait gugatan yang akan dilayangkan pemenang proyek yang dialokasian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 sebesar Rp 100.993.925.000.

Masih kata Jamaludin, saat ini Dinas PUPR fokus menempuh prosedur yang dipersyaratkan sesuai aturan yang berlaku. Ia beralasan, pembatalan dilakukan karena pihaknya tidak mau terkena imbas jika proyek tersebut dilaksanakan.

“Itu kan hanya regulasi saja yang belum kita tempuh. Kita khawatir kalau itu dilaksanakan imbasnya ke kita. Sekarang kita fokusnya menempuh prosedur yang dipersyaratkan peraturan. Ini bukan masalah DED, tapi ada peraturan-peraturan atau regulasi yang harus kita tempuh. Mau kita tempuh dulu. Secara tekhnis ‘nggak’ masalah,” ujarnya.

Jamaludin juga mengaku telah dua kali mengirim surat pembatalan lelang kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabBekasi.

“Tanggal 22 kirim surat agar proses lelang itu dibatalkan. Kemudian kok masih tetap tayang. Ya saya ‘nggak’ tau lah. Akhirnya tanggal 4 kita bikin lagi surat,” ungkapnya.

Lanjut Jamal, sebenarnya saya ‘nggak’ mau kita main salah-salahan. Kita ini kan satu Pemda. Jadi jangan memperkeruh suasana situasi.

Saat disinggung kenapa sebelumnya tidak dilakukan evaluasi sebelum Dinas PUPR mengajukan lelang proyek tersebut ke ULP. Ia mengakui adanya kekurangan wawasan dari pihaknya.

“Ya kan gini, kita itu kan pengetahuan wawasan itu kurang, tahu-tahu ada peraturan ini, peraturan itu yang harus kami tempuh dulu,” kata Jamaludin kepada wartawan usai meninjau kondisi ambruknya Jembatan Cipamingkis, Kecamatan Cibarusah.

Seperti diketahui, pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi setinggi 16 lantai resmi dibatalkan. Alasannya, karena belum memiliki izin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sesuai Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dinyatakan bahwa, bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari delapan lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Yang menjadi persoalan, sebelum dilakukan lelang, Dinas PUPR justru mengaku sebelumnya belum mengetahui adanya aturan tersebut. Padahal, pembangunannya telah dialokasikan dalam APBD Kab Bekasi.

Pembatalan pun dilakukan setelah lelang digelar dan sudah adanya pemenang lelang. Dengan adanya pembatalan, pememang lelang mengaku akan menggugat Pemkab Bekasi dan PPK proyek tersebut.

Perencanaan proyek yang sudah tertuang dalam APBD Kabupaten Bekasi tahun 2018 dan sudah menjadi produk hukum itu pun diduga juga karena kelalaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi dan Tim Anggaran Pemkab Bekasi serta Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab Bekasi.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Berita Sebelumnya :

Ini Alasan Pembatalan Pembangunan Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi

Pembangunan Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi 16 Lantai Batal?

Pemkab Bekasi Gelontorkan Rp 200 Miliar Bangun Gedung Baru 16 Lantai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *