Waduh! Pejabat Pemkab Bekasi dan BUMD Belum Serahkan LHKPN

Foto Ilustrasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab Bekasi disinyalir tidak mentaati surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi tentang kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LKHPN).

Pasalnya, Pejabat Eselon II, III dan BUMD Kab Bekasi hingga kini masih belum menyerahkan LKHPN ke KPK. Selain diwajibkan bagi Pejabat Eselon II dan III, LHKPN juga wajib diserahkan para Pejabat BUMD Kab Bekasi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kab Bekasi, Oded, S.Yahya menjelaskan, sebelum diserahkan ke KPK, setiap pejabat wajib mengisi data atau formulir yang disediakan Tim Pengelola LHKPN Pemkab Bekasi. Kemudian masing-masing pejabat menginputnya sendiri secara online melalui aplikasi e-LHKPN.

“Udah (ada yang mengisi formulir-red) cuma belum semua. Kemarin-kemarin kan bentrok ada kegiatan ini-itu jadi diusahakan pekan-pekan ini (sudah selesai proses pengisian formulir dan pelaporannya-red),” kata Oded.

Oded mengaku, Pemkab Bekasi masih memiliki waktu untuk mengejar batas akhir penyerahan LHKPN dari tenggang waktu yang diberikan KPK. “Masih ada waktu sih. Makanya nanti kami akan buru-buru dah,” ungkapnya.

Disinggung tentang jumlah pejabat yang sudah mengisi formulir LHKPN, Oded tidak hafal secara detail. “Kalau eselon II baru 29 dari 30 orang lebih, sementara eselon III dan BUMD belum semua,” kata dia.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Bekasi, H. Uju, meminta seluruh pejabat Eselon II dan III segera mengisi LHKPN. Apalagi, Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan Perbup soal kewajiban mengisi LHKPN. “Perbupnya kan sudah ada, sehingga ini menjadi kewajiban buat eselon II dan III,” ucapnya.

Jika ada pejabat yang tidak mengisi LHKPN, sambungnya, maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai Peratura Pemerintah No 53 Tahun 2010. “Ini kan kewajiban. Jadi harus dilaksanakan, kalau tidak ya dikenakan sanksi disiplin pegawai,” kata Uju.

Sementara itu mengacu kepada Surat Edaran KPK-RI nomor 7 tahun 2016 disebutkan bahwa penyampaian LHKPN terhitung sejak 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017 LHKPN harus diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Maret 2018.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *