Dewan Pers Kembali Digeruduk Gabungan Organisasi Pers, FPII : Kalau Merasa Benar, Kenapa Takut?

Aksi demo gabungan Organisasi Pers se Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (04/7/2018) kemarin.

Jakarta, Djapos.com – Sesuai janjinya dari hasil kesepakatan pada Selasa (26/6/2018) lalu dan dimatangkan pada Senin (02/7/2018), gabungan Organisasi Pers akhirnya turun kejalan menyuarakan aspirasi dan kekecewaannya terhadap kinerja Dewan Pers yang semakin lama keluar dari aturan yang ada, yaitu UU Pers No. 40 thn 1999.

Gabungan Organisasi Pers yang terdiri dari Forum Pers Independent Indonesia (FPII), IPJI, PPWI, SPRI, IMO, JMN, PMO, PWRI, dan organisasi wartawan lainnya mendatangi Gedung Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (04/7/2018) kemarin.

Aksi gabungan organisasi pers dilakukan karena melihat Dewan Pers sudah tidak lagi memikirkan kepentingan insan pers. Malah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pers banyak melenceng dari UU Pers No. 40 thn 1999 yang mengakibatkan adanya diskriminasi dan pengkotak-kotakan antara wartawan dengan wartawan lainnya.

Kemudian, adanya rekomendasi Dewan Pers terkait sengketa pemberitaan mengakibatkan beberapa wartawan ditangkap dan dipenjara. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, seperti yang belum lama ini terjadi terhadap M. Yusuf (42), Wartawan Sinar Pagi Baru di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Menanggapi tidak adanya I’tikad baik Yosef Prasetyo Adi (Stanley) selaku Ketua Dewan Pers, serta pengurus lainnya untuk menemui massa yang berada dihalaman gedung Dewan Pers, Ketua Presidium FPII, Kasihhati angkat bicara.

“Kenapa Dewan Pers takut untuk menemui wartawan? kita tidak anarkis. Kalau merasa benar apa yang dilakukan Dewan Pers, turun dong. Jangan hanya bernyali saat ada sengketa pemberitaan, tapi tak ada nyali untuk menemui massa yang notabenenya adalah para wartawan/Jurnalis,” tegas Kasihhati dalam orasinya didepan ratusan massa gabungan Organisasi Pers Se Indonesia.

Lebih lanjut, Bunda panggilan akrab Kasihhati juga menyoroti tentang anggaran negara (APBN) yang diterima oleh Dewan Pers setiap tahunnya. Kasihhati menduga bahwa anggaran tersebut tidak untuk membenahi maupun mensejahterahkan kehidupan para wartawan, namun untuk kepentingan oknum-oknum di Dewan Pers.

Aksi demo yang berjalan aman dan tertib ini mengeluarkan beberapa tuntutan. Kasihhati selaku perwakilan dari seluruh Organisasi Pers yang hadir, membacakan beberapa tuntutan yang telah disepakati bersama, yaitu :

  1. Menuntut Dewan Pers mencabut peraturan Dewan Pers tentang Verifikasi Perusahaan Pers.
  2. Menuntut Dewan Pers mencabut kebijakan Uji Kompetensi Wartawan dan penunjukan Lembaga Setifikasi Profesi karena melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.
  3. Meminta Dewan Pers menghentikan kriminalisasi terhadap pers Indonesia.
  4. Menuntut Dewan Pers mencabut peraturan tentang verifikasi organisasi pers.
  5. Menuntut seluruh anggota Dewan Pers untuk mundur. 
  6. Mengembalikan keberadaan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum sebagai konstituen Dewan Pers.
  7. Selesaikan sengketa pers lewat sidang majelis kode etik di masing- masing organisasi pers tempat teradu atau wartawan bernaung.

Adapun sebagai bentuk simbolis matinya’ kebebasan pers di Indonesia serta sebagai rasa duka cita para insan pers atas meninggalnya M. Yusuf selaku Pimpinan Media Sinar Pagi Baru dan beberapa perwakilan wartawan memberikan keranda mayat kepada Ketua Dewan Pers yang diterima oleh staf nya.

Sebagai bentuk dukungan kepada PPWI dan SPRI yang menggugat Dewan Pers atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), massa secara bergantian melakukan orasi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk benar-benar objektif dalam memutuskan perkara tersebut dan memahami isi dari UU PERS No. 40 Thn. 1999.

 

Aksi Hanya Diterima Sekwan, Massa Aksi FPII Babel Kecewa

Aksi Damai Menolak kriminalisasi terhadap wartawan serta bentuk  solidaritas sesama insan pers juga dilakukan oleh Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Setwil Babel) bersama puluhan wartawan Babel pada Rabu (04/7/2018 ) kemarin.

Aksi yang dilakukan di Gedung DPRD  Propinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh puluhan wartawan tersebut merasa kecewa karena  aspirasi yang  akan  di sampaikan langsung kepada Anggota dewan DPRD Babel  hanya diwakili Sekwan DPRD.

Aksi demo oleh FPII Setwil Babel, di halaman Gedung DPRD Babel, Rabu (04/7/2018) kemarin.

“Gedung semegah ini tak satupun Wakil Rakyat dapat ditemui, dengan alasan sedang dinas luar. Apakah seluruhnya dinas luar? tanya Purwanto di halaman Gedung DPRD Babel.

Ketua FPII Setwil Babel ini menyayangkan tak satupun wakil rakyat ini dapat ditemui. Padahal merekalah tempat rakyat menyuarakan aspirasinya maupun keluhannya.

“FPII Setwil Babel berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan. Untuk pemerintah, diharapkan dapat bersinergi dan tidak ada lagi oknum-oknum  yang berusaha untuk  mengkotak-kotakan organisasi pers maupun wartawan yang melakukan tugasnya dalam peliputan dengan alasan yang tidak jelas. Karena wartawan saat menjalankan tugasnya selalu berpegang teguh pada kode etik  Jurnalistik dan  UU Pers No 40  tahun 1999,” ucap Purwanto.

Hal senada juga disampaikan  Korlap aksi, Wantoni, bahwa peran pers sangat penting bagi masyarakat dimasa kini. “Dengan banyaknya kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya, maka sebagai rasa solidaritas sesama insan pers aksi ini kami lakukan berbarengan dengan aksi serupa yang dilakukan teman-teman wartawan dari beberapa organisasi pers di Dewan Pers Jakarta, hari ini,” ujar Wantoni.

Adapun tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Babel adalah :

  1. Mendesak  Pemerintah dan DPR RI untuk membubarkan Dewan Pers.
  2. Mendesak Pemerintah dan DPR RI sama-sama menolak kriminalisasi terhadap wartawan.
  3. Mendesak Pemerintah dan DPR RI merevisi UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
  4. Meminta DPRD Babel mengundang Kapolda Babel dan Solidaritas wartawan Babel melakukan komunikasi berkaitan dengan Insan Pers. 

Sementara, Sekwan Propinsi Bangka Belitung, Syarifudin, menyampaikan permintaan maaf dikarenakan para pimpinan Dewan tidak berada ditempat disebabkan Dinas Luar. Akan tetapi tuntutan yang disampaikan teman-teman akan saya akomodir kan dan akan kita sampaikan terkait aksi yang dilakukan FPII Setwil Babel bersama  solidaritas wartawan babel

“Kita sangat mengapresiasi kepedulian teman-teman wartawan,” ucapnya singkat.

 

Reporter : R4Y

Foto : dok/DJP/FPII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *