Rapat dengan Komisi I DPRD Kab Bekasi, Kepala DMPD Cuma Isi Daftar Hadir Terus ‘Kabur’

 “Bahas Kisruh Seleksi Bakal Calon Kepala Desa”

Suasana ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Setelah beberapa kali tidak menghadiri undangan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi guna membahas mekanisme penilaian Bakal Calon (Balon) Kepala Desa (Kades) yang berujung kisruh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi akhirnya memenuhi undangan Komisi I, Selasa (24/07/2018).

Dalam rapat tersebut DPMD hanya diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa, Beny Yusnandiar. Meski dalam daftar hadir terdapat paraf Kepala DPMD, Aat Barhaty.

Pantauan djapos.com, Aat sempat terlihat di kantor DPRD Kabupaten Bekasi, namun tidak ada saat rapat berjalan.

Sementara itu Komisi I dihadiri oleh 3 orang anggota, yakni Teten Kamaludin, Warja Miharja dan Ranio Abdillah. Untuk perwakilan Desa diantaranya, Desa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara dan Desa Pantai Bakti Muara Gembong.

Dalam rapat, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin mempertanyakan mekanisme pemilihan tim seleksi independen, instrumen penilaian dan tahapan seleksi Calon Kades.

Menanggapi pertanyaan itu, Kabid Pemerintahan Desa di DPMD Kabupaten Bekasi Beny Yusnandiar mengungkapkan, untuk tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan Tim Independen akan mengerucutkan menjadi 5 calon Kades. Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti instrumen penilaian sehingga bakal calon tersebut dinyatakan lulus dan tidak lulus.

“Isi soal dan materinya kita gak tahu. Kami sebagai panitia tingkat Kabupaten hanya memastikan agar pelaksanaan tes betul-betul menjaga netralitas sehingga kami tidak mau mengintervensi hasil penilaian. Kami pun baru mengetahui hasilnya setelah tim seleksi independen memberikan hasil penilaian ke panitia pilkades tingkat desa,” ujarnya.

Terkait adanya hasil seleksi yang terdapat beberapa kejanggalan seperti kepenulisan dalam surat yang ditujukan kepada para Balon Kades, Beny mengakui adanya kesalahan teknis.

“Pada saat pengumuman hasil tes di Hotel Santika, tim seleksi memasukkan ke dalam amplop lalu diserahkan ke panitia tingkat Desa dan tidak ditulis nilainya. Akan tetapi di rekapan tingkat Desa nilainya ditulis. Memang ada kesalahan sana sini saat penulisan, karena saat itu printernya rusak jadi tim independen ngeprintnya di rentalan,” terang Beny.

Sementara itu, Pendamping keluarga Kades Incumbent Desa Pantai Bakti, H. Suwinta menilai penjabaran yang diungkapkan Beny Yusnandiar tidak bisa diterima, pasalnya kejanggalan-kejanggalan terkait kepenulisan surat merupakan blunder yang dilakukan tim seleksi independen yang notabenenya akademisi yang membuat permasalahan baru.

“Dalam surat yang diterima Balon Kades, suratnya adalah hasil seleksi tim independen harusnya hasil tes tertulis dan wawancara tim seleksi independen. Jadi seolah tim yang dibentuk oleh panitia pilkades kabupaten menjadi seperti malaikat pencabut nyawa yang menentukan lulus atau tidak lulusnya bakal calon,” kata Suwinta.

Padahal, kata dia, Perbup nomor 5 pasal Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang merupakan turunan dari Perda Kabupaten Bekasi nomor 8 pasal 44 Tahun 2016 tentang desa, Permendagri nomor 112 pasal 25 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 pasal 41 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan undang-undang nomor 6 pasal 31 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam peraturan-peraturan jelas tertulis bila melebihi 5 orang Balon, maka perlu dilakukan aturan tambahan yaitu pengalaman dibidang pemerintahan, usia, pendidikan serta seleksi tertulis dan wawancara. Tapi tadi pak Beny bilang hal itu dikesampingkan hanya tes dan wawancara saja yang jadi bahan acuan penilaian dari tim independen. Jelas ini ada penabrakan aturan yang dilakukan DPMD,” paparnya lagi.

Lantaran belum juga menemui titik temu, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil kembali DPMD yang dalam hal ini sebagai panitia Pilkades Kabupaten dengan menghadirkan tim seleksi independen, serta panitia tingkat Desa yang diagendakan pada Kamis (26/7/2018) ataupun Jumat (17/7/2018) mendatang.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *