Terbitkan SK Pelantikan Wakil Bupati, Aliansi Mahasiswa Demo Pertanyakan Konsistensi Mendagri

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (26/10/2021). Mereka mempertanyakan konistensi Kemendagri yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

“Kami mempertanyakan konsistensi Kemendagri terkait mau dilantiknya Wakil Bupati Bekasi, karena ini menimbulkan pergunjingan terkait benar tidaknya isi surat tersebut,” kata Banter Adis Munandar selaku koordinator aksi lapangan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Bekasi, Selasa (26/10/2021).

Menurut Aliansi Mahasiswa terbitnya SK pengesahan pengangkatan wakil Bupati yang dikeluarkan Kemandagri membuat masyarakat bingung lantaran sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi oleh DPRD Kabupaten Bekasi melalui rapat paripurna cacat prosedural. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan konsistensi Kemendagri, yang disebutkan di dalam SK, hendak melantik Akhmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi.

“Dulu itu kan sempat ada dugaan bahwa ada beberapa koalisi yang mengundurkan diri sehingga seharusnya tidak sah. Lalu sekarang kenapa bisa sampai ada kabar sudah mau dilantik wakil bupatinya, padahal katanya cacat prosedural, ini ada apa?” ujar Banter.

Sebelumnya, pada 18 Maret 2020 DPRD Kabupaten Bekasi menggelar paripurna pemilihan Wakil Bupati Bekasi dan menyerahkan hasil pemilihan kepada Kemendagri untuk selanjutnya mengusulkan pelantikan wakil bupati terpilih.

Kemendagri atas saran Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak hasil pemilihan karena diketahui proses pemilihan tersebut tidak dijalankan sesuai prosedur.

Selanjutnya pada Rapat Paripurna Pemberhentian Bupati Bekasi (Alm) Eka Supria Atmaja pada Rabu (21/7/2021), DPRD kembali mengusulkan pelantikan wakil bupati hasil pemilihan 18 Maret 2020 ke Kemendagri. Sesuai ketentuan, calon wakil yang diusung harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh partai koalisi pemenang pemilihan kepala daerah saat itu. Namun, terdapat beberapa anggota partai yang menarik dukungan sehingga keputusannya menjadi tidak sah.

Rz – Djapos.com
Editor: R Radhitya Ardywan
Foto:
 ist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *